Responsive Advertisement
KPKAD Desak Aparat Hukum Tindak Tegas Mafia Proyek BPHP Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Anshori, SH,MH BANDARLAMPUNG,FS-Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Anshori, SH,MH meminta, aparat penegak hukum merespon secara tegas dengan melakukan penyelidikan atas informasi kejahatan kerah putih (White Collar Crime) yang terjadi di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung. Pasalnya, kasus-kasus mengenai setoran sudah membudaya di Lampung. Apalagi dari kasus yang terkuak ke permukaan serta yang sedang ditangani aparat mengenai setoran sulit dibuktikan. Apalagi kejahatan tersebut ditengarai dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (DRS) dengan memanfaatkan posisinya melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) berupa penarikan setoran proyek 20 persen kepada rekanan. Hal tersebut diakui secara jelas oleh sejumlah rekanan. Praktik kotor itu dapat dibuktikan dari keterangan-keterangan yang dihimpun dalam satu rekaman yang menyebut DRS sebagai aktornya. Dalam rekanan itu, disebutkan rekanan yang menyetorkan uang dapat satu pintu melaluinya. Kemudian dari jumlah setoran itulah selanjutnya dibagikan kepada mulai dari panitia sampai ke Kepala BPHP Wilayah VI Bandar Lampung. Berikut merupakan salah satu transkrip pembicaraan para rekanan. "Iya itu satu pintu lewat si DRS nah nanti kan yang 20 persen itu dibagikan ke panitia pemeriksa mas ARF dan kawan-kawan yang meriksanya itu, bagian Bendahara dan Kepala Balai masuk situ juga," ujar sumber Fajar Sumatera. Oleh sebab itu, jika DRS yang diduga menarik setoran serta uang setoran itu dibagi-bagi ke pimpinan atas maka menurutnya oknum tersebut ditangkap untuk kepentingan hukum. "Sebenarnya tidak ada istilah setoran proyek tapi perihal setoran ini kan sudah membudaya. Karena itulah kalau memang dugaan penarikan setoran 20 persen oleh yang bersangkutan dapat dibuktikan maka aparat penegak hukum yang harus tegas. Bila perlu tangkap saja untuk kepentingan hukum. Apalagi informasinya statusnya ASN. Nah dari situlah nanti terungkap itu atas perintah siapa dan aliran dananya," Papar Anshori kepada Fajar Sumatera, Jumat (23/12). Ditambahkan dia, apabila penegak hukum di Lampung mampu mengungkap kasus ini maka akan menjadi trend positif dan yang pertama pengungkapan kasus terkait setoran. "Selama ini kan hanya informasi dari orang ke orang. Ini harus dirubah artinya jangan menunggu laporan tapi dari pemberitaan media jika ditemukan indikasi awal dan itu valid maka selisih," tegasnya Dikonfirmasi, Pelaksana Tugas Kepala BPHP, Ratna tidak pernah berada dikantornya. Sementara oknum PNS (DRS) juga demikian bahkan ponsel pribadinya sulit dihubungi. Diketahui, persoalan ini terjadi berawal dari pekerjaan Jasa Identifikasi Potensi Seluruh Wilayah KPHP Bukit Punggur yang dimenangkan PT Bina Mandiri dan Jasa Identifikasi Potensi Seluruh Wilayah KPHP Unit Lima Sungai Buaya yang dimenangkan Cv Mareto Agri Persada.(Wen) Bandar Lampung home Modus Friday, December 23, 2016

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement