Responsive Advertisement
Kinerja Panwas Kabupaten Lampung Barat Disoal Gindha Ansori Wayka Lampung Barat- Kinerja Panwas Kabupaten Lampung Barat(Lambar) disoal. Dugaan kinerja Panwas Kabupaten Lampung Barat(Lambar) yang kurang cekatan dalam menangani laporan tim advokasi Paslonkada Parosil Mabsus-Mad Hasnurin(PM-MH) atas dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Paslonkada Edi Irawan Arief-Paisol(Edi-Pai) menjadi pertanyaan. Kasat mata Dosen FH Universitas Bandar Lampung(UBL), Gindha Ansori Wayka mengatakan, tim kampanye atau tim pemenangan harus memahami terlebih dahulu proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, apa saja hal yang diperbolehkan dan dilarang harus terlebih dahulu dipelajari, jangan terkesan tak paham aturan. Kemudian kata dia, kampanye di tempat ibadah seperti Masjid dan sekolah atau di tempat-tempat umum lainnya yang dilarang menjadi tempat kampanye seharusnya tim pemenangan tak menyentuh area ini karena dilarang berkampanye di tempat tersebut. Koordinator KPKAD Lampung ini menambahkan, soal dugaan kampanye di Masjid juga pernah terjadi di Lampung Timur saat bupati yang menjabat saat ini kampanye dan sosialisasi juga pernah dipersoalkan, tetapi ternyata tak berpengaruh terhadap kontentasi calon yang bersangkutan. “Panwas itu berada dinilai independensi. Bukan pada tali keberpihakan. Menjadi aneh, Panwas tak menindak ini,” ucap Ansori, Rabu(14/12/2016). Praktisi Lampung ini menuturkan, Panwas dalam kapasitas sebagai pengawas seharusnya berlaku tegas, mengapa menjadi Panwas? karena memiliki integritas yang mumpuni. “Nah jika kemudian ada permasalahan di depan umum kemudian Panwasnya tak dapat mengambil langkah bukan lagi soal masuk angin tetapi diduga ban bocor,” ungkapnya. Seharusnya ucap dia, tim PM-MH bertanya dengan Panwas, unsur seperti apa yang harus terlebih dahulu dipenuhi akan laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan lawan politiknya? “Jangan hanya terima begitu saja, soal pelanggaran kampanye itu khan ada aturan yang mengaturnya”. “Masa iya seseorang calon kampanye di Masjid di depan umum tak dapat dikategorikan pelanggaran atau paling tidak harusnya sudah masuk rumusan perbuatan pelanggaran,” ujarnya. jika tidak ada pelanggaran artinya itu calon bak orang 'aneh'. “Kampanye tak ada penyaksi (rakyat/konstituen),” tukasnya. (*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement