Responsive Advertisement
FNBM Minta BUMN Tingkatkan Taraf Hidup Warga Senin, 13 Mei 2013 15:35 WIB Waykanan, Lampung (Antara Lampung) - Front Negeri Besar Menggugat (FNBM) Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII selaku Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di daerah itu, dapat meningkatkan taraf hidup warga setempat. "Jadi, tidak sepatutnya PTPN VII sebagai BUMN yang seharusnya menyejahterakan rakyat malah merampas hak rakyat," ujar Koordinator Presidium Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ansori selaku salah satu perwakilan FNBM, di Blambanganumpu Waykanan, Senin. FNBM, menurut dia, menduga PTPN VII telah menguasai tanah milik warga di sana tanpa proses pelepasan hak dan ganti kerugian sebagaimana mestinya. "Di antaranya 1.060 hektare lahan yang dikelola PTPN VII itu, terjadi penggusuran seluas 480 ha dan penguasaan lahan nitrogen 349 ha secara melawan hukum," ujar Ansori, didampingi Ketua Umum Pengabdian Putra Daerah Lampung (PPDL) Irawan Saleh, Direktur Lembaga Advokasi Rakyat (LAKRA) Antoniyus, dan Ketua Lembaga Studi Advokasi dan Anggaran Pembangunan (LSAAP) Hamami. Ratusan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan menduduki lahan dua perusahaan di daerah itu yang bersengketa dengan warga setempat, yakni PT Bumi Madu Mandiri (BMM) dan PTPN VII pada Rabu (8/5). Pemerintah Kabupaten Waykanan melakukan mediasi antara pihak PT BMM dengan masyarakat adat pada Jumat (10/5). Pada Senin ini dilanjutkan mediasi warga dengan pihak PTPN VII. "Lahan tersebut seluas 4.650 ha milik masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan sejak tahun 1984 dikuasai oleh PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanpa proses yang jelas pelepasan hak dan ganti kerugiannya," kata dia lagi. Hal tersebut berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 100/416/I-LU/1990, Tanggal 24 Februari 1990, dan surat Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Lampung Nomor 590/1216/01/1990, tanggal 19 April 1990, selanjutnya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 590/2605/05/1999, tanggal 22 November 1999. Dokumen lainnya beru[a Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang pada tanggal 19 Januari 2001 dan Surat Keterangan Administrator PTPN Nomor: BUMA/SKT/ 008/2002. Selain itu, katanya menambahkan, penguasaan lahan lahan 1.060 ha dan penggusuran lahan seluas 480 ha milik saudara Haiyun Cs yang berisi tanaman karet, kelapa sawit, jati, singkong pada tahun 2006 digusur oleh PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang (Berita Acara Konfrontasi di Polres Waykanan tanggal 13 Agustus 2008) dengan dasar bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari lahan yang tertera dalam Hak Guna usaha (HGU) PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang. "Seharusnya PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata, mengingat asas pemisahan horizontal antara tanah dan tanam tumbuh serta bangunan di atasnya terpisah kepemilikannya," katanya lagi. FNBM berpendapat, cara tersebut tidak menunjukkan PTPN VII yang adalah perusahaan milik megara dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Berkaitan lahan nitrogen seluas 349,38 ha, pihak keluarga saudara Mursyid Cs dan Haiyun telah melakukan kesepakatan melalui Surat Pernyataan Kifli dan Haiyun tanggal 17 November 2002 yang difasilitasi oleh Pegawai PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang Ali Sufi. "Kedua pihak telah berbagi dengan ketentuan bahwa seluas 200 ha adalah milik Mursyid Cs dan 149,38 ha milik Haiyun," katanya lagi. Namun dalam pelepasan Pihak PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang melepas kepada saudara Mursyid Cs saja tanpa melibatkan Haiyun. "Padahal PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang mengetahui secara langsung bahwa Haiyun adalah bagian dari para pihak," katanya lagi. Karena itu, warga adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Negeri Besar Waykanan mendesak agar PTPN VII dapat membayarkan kompensasi atas penggunaan lahan selama puluhan tahun (1984-2013). "PTPN VII juga harus mengembalikan tanah kepada masyarakat Negeri Besar yakni 1.060 ha, 480 ha, dan 349 ha yang kini dikuasai," kata dia pula. Pihaknya juga mendesak PTPN VII agar mengganti kerugian yang diderita oleh Haiyun Cs terhadap penggusuran 480 ha dan pelepasan lahan seluas 349 Nitrogen yang dilakukan secara melawan hukum, demikian Ansori. Editor: Gatot Arifianto COPYRIGHT © ANTARA 2013

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement