Responsive Advertisement
Fly Over Dibayar Sertifikasi Dihutang Fly Over gajah mada/Istimewa BANDARLAMPUNG,FS-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung lebih memilih menghabiskan uang negara untuk membangun fly over ketimbang membayar sertifikasi guru dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan pemkot mengalihkan perhatian dengan wacana peresmian Flyover Antasari-Gajah Mada yang menelan Rp38 miliar supaya guru lupa dengan sertifikasi. Humas PPRL Lampung, Yohanes Joko Purwanto kepada wartawan Harian Fajar Sumatera, Senin, (19/12), menjelaskan rencananya Walikota meresmikan flyover dengan panjang 310 meter, lebar 9 meter dan tinggi 5,4 meter itu pada 26 Desember 2016. “Peresmian Fly Over itu diduga hanya sekadar mengalihkan perhatian dan menghilangkan ingatan masyarakat untuk mengalahkan persoalan dana sertifikasi guru yang sampai saat ini belum cair.” “Miris sih, kalau pemimpin kita lebih mengedepankan nonton bareng final piala AFF dengan menyediakan makanan dan minuman gratis buat pengunjung serta peresmian flyover hanya untuk mengalihkan isu saja dengan melakukan pencitraan,”ungkapnya. Masyarakat Bandarlampung sebenarnya belum tentu mendukung pembangunan pemerintah setempat untuk membangun fly over yang katanya untuk menekan kemacetan. “Kemacetan opo, kalau memang untuk mengurangi kemacetan, kenapa tidak membangun fly over di Gunung Sulah, Kedaton yang selalu macet setiap kereta api melintas. Kenapa harus dibangun fly over di Gajah Mada, Antasari yang notabene lebih banyak digunakan untuk usaha,” ungkapnya. “Aneh kan, sebenarnya mau menekan angka kemacetan apa mengurangi perekonomian Bandarlampung yang kabarnya saat ini masih defisit keuangan,” tegasnya. Ia berharap, pemerintah Bandarlampung dapat bersikap dewasa dalam mengambil setiap kebijakan dan jangan mengalihkan perhatian masyarakat terkait belum cairnya dana sertifikasi guru. “Yang lebih keren dikit dong kalau mau mengalihkan isu dengan membuat pencitraan. Kira-kira warganya setuju gak dalam setiap kebijakan yang diambil. Jangan semaunya dewek, karena negara kita kan lebih mengedepankan Demokrasi,” pungkasnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua LSM Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Anshori yang mengatakan wacana pemerintah Bandarlampung untuk melakukan uji coba dan meresmikan Flyover Gajah Mada, Antasari telah melukai hati warga kota Tapis Berseri. “Inikan cara-cara pencitraan untuk menutupi persoalan dana sertifikasi guru. Seharusnya Wali Kota Bandarlampung lebih prihatin terhadap persoalan guru-guru yang belum menerima dana sertifikasi,” ungkapnya. “Wali Kota Bandarlampung juga telah melukai hati para guru yang belum menerima dana sertifikasi dengan adanya wacana peresmian fly over itu. Seharusnya tidak usah diumbar-umbar peresmian itu, karena pak Wali Kota juga mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap persoalan guru-guru yang belum selesai,”ucapnya. Peresmian pembangunan fly over itu sebenarnya bertujuan untuk pengalihan isu dan bukan menekan angka kemacetan di Kota Tapis Berseri.”Jadi bukan solusi untuk memberantas kemacetan. Tetapi hanya untuk pencitraan saja,”ungkapnya. Selain itu, dirinya juga mengimbau agar kepemimpinan Wali Kota Bandarlampung, Herman HN jangan sampai meninggalkan hutang bagi pemimpin setelah itu seperti pemprov Lampung sewaktu jaman Sjachroedin ZP. “Seharusnya pemkot Bandarlampung memangkas anggaran yang tidak terlalu diperlukan supaya jangan sampai meninggalkan hutang,”ucapnya. Sementara itu, Kepala Biro Informasi dan Pusat Data Matala Lampung, Sony Ashadel mengatakan Wali Kota Bandarlampung mencoba mengalihkan perhatian masyarakat agar dapat melupakan sejenak persoalan belum cairnya dana sertifikasi guru dengan melakukan uji coba fly over Gajah Mada, Antasari Bandarlampung pada, Senin, (19/12) kemarin. Padahal, lanjut Sony, sebagian masyarakat Bandarlampung khususnya para guru dan pengusaha diduga sedih dengan adanya pembangunan fly over tersebut. “Dana sertifikasi belum dibayar. Tetapi pembangunan Fly over lancar dibangun. Selain itu, fly over ini juga diindikasi akan berdampak negatif pada usaha yang berada dilokasi setempat,”ungkapnya. Bandarlampung saat ini lebih membutuhkan adanya pelebaran jalan seiring meningkatnya pengguna kendaraan, baik roda dua maupun rodak empat setiap tahunnya. “Lebih baik Wali Kota Bandarlampung itu membatasi tahun kendaraan yang layak pakai dan memberlakukan sistim three in one sehingga mengurangi laju kendaraan,”pungkasnya. (ZN/TM) Berita Kota home Tuesday, December 20, 2016

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement