Responsive Advertisement
DPU-Rekanan Kongkalikong Demi Uang Ilustrasi/Ist BANDARLAMPUNG,FS–Sejumlah pengerjaan proyek perbaikan jalan di Waykanan diindikasi tidak adanya pemeliharaan selama enam bulan setelah pengerjaan selesai. Namun, Dinas PU Way Kanan yang saat itu dipimpin oleh Ahmad Odany berani mengeluarkan dana retensi (pemeliharaan) itu. ‪"Pengerjaan tidak ada, tapi dananya bisa keluar, kan aneh? Apakah sebelumnya sudah ada kongkalikong antara Dinas PU dan rekanan sehingga dana retensi sebesar lima persen bisa keluar," ungkapnya. ‪Oleh karena itu, jika aparatur hukum diam saja dalam menanggapi persoalan ini, maka disinyalir para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin berani dan berlomba-lomba menghabiskan uang negara dengan berbagai cara. ‪"Apabila persoalan ini dapat segera diselesaikan, karena permasalahan ini bisa menjadi contoh sekaligus warning bagi seluruh ASN di Way Kanan maupun Bumi Ruwa Jurai agar tidak mencari kekayaan dengan cara korupsi," tandasnya. ‪"Bisa hancur negara kita kalau pejabatnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Terus mau jadi apa coba negara kita ini. Kalau mau berlimpah harta alias kaya raya, jangan jadi pejabat, karena ujung-ujungnya pasti sudah korupsi itulah targetnya," cetusnya. Atas dasar itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anti Korupsi (BARAK) berharap Kejari Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Lampung segera menindaklanjuti pengaduan pada Senin, (5/12) lalu, terkait adanya dugaan tindak korupsi beberapa proyek peningkatan maupun perbaikan jalan tahun 2015 dan 2016 saat dibawah kepemimpinan mantan kepala dinas pekerjaan umum (PU) Ahmad Odany. ‪"Kami harap Kejari Blambangan Umpu tidak tebang pilih dalam memberlakukan hukum. Karena sudah bukan rahasia umum lagi, seorang pejabat dapat terbebas dari belenggu hukum bahkan sampai adanya pencabutan status tersangka," ujar Muslimin, Ketua LSM BARAK Way Kanan di Blambangan Umpu, Selasa (13/12). ‪"Kalau memang Kejari Blambangan Umpu bisa menyelesaikan proses hukum ini, itu menandakan hukum berlaku untuk semua kalangan dan bukan hanya warga miskin saja," timpalnya. ‪Sebelumnya, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) juga melaporkan mantan kepala dinas pekerjaan umum (PU) Waykanan, Ahmad Odany ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan Mark Up dan tindak pidana korupsi sekitar Rp 1 miliar untuk pembangunan Jalan Sp. Gunung Katun-Tanjung Ratu, Way Kanan Tahun 2016 pada Senin, (12/12) mendatang. Surat dengan nomor 2089/B/KPKAD/LPG/XII/2016 dan terdapat beberapa tembusan, diantaranya, Presiden RI, Joko Widodo, Ketua Komisi 3 DPR RI, Kepala Kepolisian RI, Ketua Ombudsman RI, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kajati Lampung, Kapolda Lampung. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bupati Way Kanan, Ketua DPRD Way Kanan, Kepala Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kapolres Way Kanan Ketua OKP, LSM dan Organisasi Kepemudaan se-Provinsi Lampung. Kepala Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ginda Anshori mengatakan bahwa pihaknya menduga telah menemukan adanya mark up dan tindak pidana Korupsi sebesar Rp. 1 miliar dalam pekerjaan pembangunan jalan Sp. Gunung Katun-Tanjung Ratu Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 dengan Nilai 7.542.571.734,00 yang diindikasi dikerjakan oleh CV. Raja Artha. "Hal ini berdasarkan hasil investigasi kami pada Kami, (1/12) dan laporan masyarakat bahwa perusahaan pelaksana pekerjaan tersebut hanya formalitas saja dan diduga berjalan saat Ahmad Odani menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Waykanan,"Kata Kepala KPKAD Lampung, Ginda Anshori, Minggu, (11/12). "Kami juga menduga bukan hanya titik perkerjaan ini saja, tetapi ada beberapa pekerjaan yang lain dengan jumlah anggaran yang cukup besar,"tegasnya. Selain itu, pekerjaan itu diduga menjadi bagian kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan, maka nilai Pekerjaan menjadi sangat fantastis dan indikator keberhasilan serta jarak atau volume pekerjaan menjadi bias. Oleh karena itu, KPKAD menilai hal ini sebagai bagian dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan memark-up anggaran, sehingga berkesempatan meraup keuntungan karena panjang pekerjaan yang harus dikerjakan (jumlah kilometernya) diduga tidak jelas. "Kami juga menduga dengan sejumlah dana di atas, pekerjaan tersebut tidak diberi batasan terkait panjangnya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rekanan, sehingga menguntungkan bagi pelaksana pekerjaan,"ucapnya. "Pekerjaan ini juga diduga hanya melanjutkan sisa pekerjaan pada ruas jalan yang sama yang pada tahun sebelumnya dibangun (2015) yang kondisinya saat ini sudah hancur dan harus diperbaiki kembali,"ujarnya. Tak hanya sampai disana saja pemasangan lapis pondasi pekerjaan itu juga diduga tidak sesuai dengan spesifikasi, dimana memakai agregat kelas A dan Lapis Pondasi Bawah (telford). Kemudian, Perkerasan aspal dan pengembalian kondisi serta pekerjaan minor diduga tidak sesuai dengan nilai sehingga menimbulkan masalah dalam ketebalan dan pengaspalan. "Pekerjaan ini terkesan asal jadi tidak memiliki kekokohan dan daya tahan terhadap kondisi alam, sehingga dibeberapa titik pekerjaan harus terpaksa diperbaiki ulang karena mengalami kerusakan, padahal pekerjaannya belum diserahterimakan,"ungkapnya. Pekerjaan ini tidak sesuai dengan adaptasi badan jalan karena di banyak titik pekerjaan kondisinya lebih rendah dari badan jalan dengan kemiringan yang sangat mencolok dan seharusnya hasil pekerjaan harus lebih tinggi sedikit dari badan jalan utama mengingat adaptasi dan kontur tanah yang memungkinkan untuk menurun, keskipun perbaikan jalan itu ada masa pemeliharaan dengan waktu 6 (enam) bulan dan ada dana retensi. "KPAKD berkesimpulan bahwa pelaksana pekerjaan tidak akan dapat mengembalikan pekerjaan tersebut pada hasil yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam kontrak sebelumnya,"ucapnya. Ia berharap, KPK RI dan Kejagung dapat menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan atas beberapa temuan tersebut. Karena, dirinya menduga apabila persoalan ini di kerjakan oleh Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan dan Kejaksaan Tinggi Lampung, dirinya mengindikasikan ada konflik kepentingan karena sama-sama pejabat di daerah. "KPKAD melaporkan hal ini kepada Bapak Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan dalam hal ini seperti yang dilakukan pada penyelidikan terkait dugaan korupsi reklamasi Pantai Bandarlampung dan Kasus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan,"pungkasnya. (TM) home Way Kanan Tuesday, December 13, 2016

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement