Responsive Advertisement
Ditengarai, Dinkes Pringsewu “Wajibkan” Setoran 20 Persen ke Rekanan Bongkar Post 10:11:00 AM 21112016 Pringsewu, BP Ditengarai, untuk mendapatkan pekerjaan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pringsewu, rekanan diwajibkan menyetorkan dana 20 persen dari paket pekerjaan yang akan dilaksanakan. Diketahui, pada APBD tahun 2016 ini, pemerintah daerah setempat mengalokasikan dana sebesar Rp25.885.630.000. Sehingga, patut diduga dengan adanya setoran 20 persen untuk setiap paket pekerjaan, akan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5.102.384.000. Hal itu terungkap dari pengakuan salah seorang rekanan yang mengeluhkan adanya setoran 20 persen untuk mendapatkan pekerjaan di Dinkes Pringsewu. “Ya, itu aturan mereka (Dinkes, red), kalau gak mau setor ya gak dapat paket,” ujar rekanan yang enggan ditulis namanya kepada Bongkar Post, Minggu (20/11/2016). Sejumlah paket pekerjaan yang ada pada Dinkes Pringsewu diantaranya, pembangunan jasa kontruksi rehab berat dan sedang puskesmas, RSUD, dan IPAL "Setoran 20 persen itu sudah sama kontrak, ya itu uang hilang aja mas,” ungkapnya. Berdasarkan data yang diperoleh Bongkar Post, pada tahun 2016 ini Dinkes Pringsewu mengalokasikan dana sebesar Rp25.885.630.000 yang direalisasikan untuk Rehabiltasi Puskesmas (2 paket) dengan nilai Rp2.900.000.000, Pembangunan Konstruksi TTG Saran Air Minum (4 paket) Rp1.277.210.000 dan Pengadaan Intalasi Pengolahan Air Limbah (5 paket) Rp2.430.000.000. Lalu, Konstruksi Bangunan Gedung Jenazah RSUD Pringsewu Rp1.099.800.000, Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Pringsewu dan Pagelaran (2 unit) Rp1.000.000.000, Rehabilitasi Berat Puskesmas (5 paket) Rp3.250.000.000, Rehabilitasi Rumah Medis/Paramedic (13 unit) Rp2.574.000.000, Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Service RSUD Pringsewu (1 unit) Rp1.090.400.000. Kemudian, Pengadaan Konstruksi bangunan Gedung Fisioterapi RSUD Pringsewu (1 unit) Rp940.000.000, Konstruksi Bangunan Kelas Dua tahap I dan II RSUD Pringsewu (2 Paket) Rp4.463.600.000, Pengadaan Instalasi Saluran Pembuangan Air Limbah RSUD Pringsewu (1 Paket) Rp475.400.000, Pengadaan Instalasi Bak Penampungan Air Bersih dan Jaringannya RSUD Pringsewu (1 Paket) Rp400.000.000, Pengadaan Gedung Penampungan Sampah Sementara RSUD Pringsewu (1 Paket) Rp160.000.000. Selanjutnya, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Wargo Mulyo (1 paket) Rp190.000.000, Pembangunan Poskesdes Toto Karto (1 paket) Rp235.000.000, Peningkatan Puskesmas Pembantu Bandung Baru menjadi Puskesmas Induk (1 paket) Rp1.444.110.000, Konstruksi Bangunan Gedung Laundry RSUD Pringsewu Rp1.090.400.000, Pembuatan Pagar Instalasi Farmasi (1 paket) Rp312.000.000. Dikonfirmasi terpisah, Ansori Koordinator Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) mengatakan, adanya setoran 20 persen, jelas dapat menimbulkan kerugian negara, dengan hasil pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi. “Dampaknya, pekerjaan asal-asalan dan hasilnya tidak berkualitas,” ujarnya. Dikatakan dia, hal ini memang sulit dibuktikan, lantaran tidak adanya bukti tertulis. Namun sudah menjadi rahasia umum di kalangan para kontraktor, khususnya yang mendapat pekerjaan, bahwa menyetor 20 persen dari nilai pekerjaan menjadi suatu syarat untuk mendapatkan pekerjaan itu. Menurutnya, adanya kesepakatan antara pihak Dinkes dan rekanan yang mendapat proyek, dapat dikatakan sebagai suatau upaya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, yang dipastikan melawan hukum. “Ini dikatakan korupsi transaktif, dimana ada kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan yang menerima, demi keuntungan bersama, dimana kedua belah pihak sama - sama aktif menjalankan perbuatan tersebut,” jelas Ansori. Jadi, sambung Ansori, tidak ada alasan bagi pihak penegak hukum, polisi dan kejaksaan untuk tidak memeriksa semua oknum pegawai di Dinas Kesehatan mulai dari Kadis, Kabid, PPK, dan PPTK, karena sudah jelas ada unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. (nurul)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement