Responsive Advertisement
Sutan Syarir: Kalau tidak Mampu, Mundur BANDARLAMPUNG – Pernyataan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung, Minhairin yang bertendensi ‘menyusutkan’ kepemimpinan Sjachroedin ZP menyikapi utang menggunung dana bagi hasil (DBH) pajak 2015, ditanggapi serius Sutan Syahrir Oe. Pengamat dan praktisi hukum itu menyayangkan statemen Karo Keuangan, karena pernyataanya secara tidak langgsung menyalahkan kepala daerah atau pejabat semasa kepemimpinan Sjachroedin ZP. “Kalau sampai utang dana bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kota itu tidak dibayar, itu artinya pengelolaan keuangan pemprov yang tidak berjalan baik," kata Sutan Syahrir, Selasa (14/6). Tokoh masyarakat Lampung ini juga mempertanyakan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Lampung 2015, oleh BPK RI perwakilan Lampung. Hampir sama dengan ungkapan Anshori, Koordinator Presidium KPKAD Lampung sebelumnya. Sutan Syahrir menilai, opini WTP yang diperoleh Pemprov Lampung tersebut patut dipertanyakan. “Soal kriteria penilaian, memang menjadi kewenaganan BPK Lampung. Tapi, yang namanya utang haruslah dibayar. Itu hak Ppemda Kabupaten Kota,” kata dia. Kalau Kepala Biro Keuangan menyahkan tanggungjawab utang dana bagi hasil tersebut kepada pejabat sebelumnya, Sutan menilai, pernyataan tersebut sudah salah kaprah. “Itu pernyataan keliru. Sangat tidak pantas pejabat berbicara begitu. Kalau dia (Minhairin, Karo Keuangan Setdaprov Lampung) tidak mampu menyelesaikan, ya mundur saja. Bukanya cari solusi malah menyalahkan pejabat sebelumnya. Kan, sebelum dia menjabat ada serah terima,” ujarnya. Sutan Syahrir menyarankan, ada baiknya seluruh kepala daerah menyampaikan laporan langsung kepada BPK perwakilan Lampung berkaitan dengan DBH ini. “Jangan cuma pemprov saja yang diminta membayar. Suratin juga lembaga-lembaga terkait, atau ke BPK yang melaporkan kalau hingga kini Pemprov Lampung belum memberikan dana bagi hasil tersebut,” katanya. Sutan menyadari, DBH sangat berguna bagi kabupaten kota untuk membangun daerahnya. Pemda membutuhkan dana besar untuk mengelola keberlangsungan roda pemerintahan di daerah. Pandangan miring seputar opini WTP yang diberikan BPK kepada Pemprov Lampung, sebelumnya juga disampaikan Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung. Anshori, Koordinator Presidium KPKAD mempertanyakan dasar BPK Lampung memberikan penilaian WTP tersebut. Pasalnya, menurut Anshori, pengelolaan keuangan Pemprov Lampung patut dipertanyakan. Baik pengelolaan maupun transparansinya. KPKAD mencontohkan, utang DBH yang hingga kini masih nyangkut hingga Rp200 miliar. “Dasar pemberian WTP itu kan tidak jelas. Bayangkan saja, yang hak kabupaten kota atas DBH belum dilunasi. Kemana dana bagi hasil itu? Kan aneh, utang ratusan miliar tapi dapat WTP,” ujar Anshori, Senin (13/6). Semestinya, kata Anshori, Pemprov lampung menyadari bahwa DBH sangat penting artinya bagi kabupaten kota dalam rangka melaksanakan pembangunan. “Kan dengan dana tersebut seharusnya sudah bisa menopang pembangunan,” ucapnya pula. (Alam)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement