Responsive Advertisement
Senin, 17 Oktober 2016 Karyawan PTPN VII : Level Direksi Sangat Kental Nepotisme Last Updated on 14 October 2016 Bandar Lampung : Dosen Universitas Bandar Lampung(UBL), Gindha Ansori Wayka menilai PT.PN VII sebagai bagian dari perusahaan yang bersifat Badan Usaha Milik Negara(BUMN) harus dipimpin oleh pihak yang memiliki dedikasi dan mumpuni agar dalam pengelolaan aset. "Dan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan tujuan pendirian dari perusahaan negara," kata Ansori, Jum'at (14/10/2016). Kemudian kata dia, pola rekrutmen yang menduduki pekerjaan juga mempengaruhi, seharusnya perusahaan ini(PT.PN VII) adalah satu di antaranya menopang kegiatan pemerintah. “Artinya benar-benar menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memakmurkan rakyat,” ucapnya. Pengelolaan perusahaan negara yang tidak profesional akan menjadi ancaman tersendiri untuk keberlangsungan perusahaan dan terhambatnya tujuan nasional dalam memakmurkan masyarakat. Kemudian kata dia, seharusnya PTPN VII sebagai bagian dari pemerintah tak lagi menjadi beban subsidi pemerintah mengingat perusahaan ini sudah cukup lama berdiri. Koordinator presidium KPKAD ini menambahkan, PT.PN VII ini juga menguasai cukup luas aset negara berupa tanah untuk investasi, lalu tambah dia, jika ada masalah terkait pengelolaan maka ada persoalan di internal dan diduga ada oknum yang memainkan peran berjualan hasil kebun ke perusahaannya sendiri. “Dengan kata lain aset berupa tanah untuk benar-benar diteliti, karena diduga ada yang menguasai aset ini untuk kepentingan individu dan kelompoknya,” tegasnya. Ia menjabarkan, berdasarkan investigasi di lapangan, khusus PT.PN VII Unit Bunga Mayang Sungkai - Way Kanan diduga menguasai tanah-tanah rakyat untuk perluasan usahanya seperti halnya di Negeri Besar. “Kalaupun seandainya ada pola seperti ini dalam perusahaan maka tak akan berkembang dengan baik,” ujarnya. Dosen hukum UBL ini mencontohkan, di Way Kanan misalkan, PTPN VII tak serius melawan PT. Bumi Madu Mandiri dalam sengketa Eks. PT.PN VII Bunga Mayang seluas 4.650 hektar karena diduga tanah ini pun diklaim oleh warga setempat dengan alasan sejak tahun 1984 hingga hari ini tidak pernah dibebaskan atau dibayar kepada yang berhak sehingga aset perusahaan dikuasai oleh swasta. Ia mempertanyakan, mengapa diduga PT.PN VII belum membayar kepada rakyat, buktinya adalah hasil rapat 3 bupati yakni bupati Way Kanan, Tulang Bawang dan Lampung Utara tahun 2001 akan membebaskan lahan tersebut seharga Rp 2,5 juta per hektar. “Tetapi tidak ada realisasinya hingga saat ini karena banyak yang pengklaim ini Alasan PTPN VII,” ungkapnya. “Ada kesalahan internal yang menyebabkan persoalan ini terjadi,". Intinya, karena negara yang memmpunyai perusahaan ini tak maksimal diurus sehingga aset perusahaan dan tujuan perusahaan sebagai penyumbang kemakmuran masyarakat hingga saat ini masih nihil. Kemudian ata dia, yang paling penting adalah audit internal dan investigatif apakah kondisi ini disebabkan oleh birokrasi. “Atau karena ulah oknum yang memperkaya diri dalam perusahaan negara,” tukasnya. Karyawan Mengaku di PT.PN VII Kental Persaudaraan Salah satu karyawan di PT.PN VII mengaku, jika PT.PN VII menuju bangkrut karena para jajaran pejabat teras di PT.PN VII amat kental nefotisme-nya. Banyak di antara pejabat setingkat supervisor ke atas(jajaran direksi) bisa menjadi pimpinan karena ada ikatan persaudaraan. "Ya begitulah PT.PN VII(jadi pejabat karena persaudaraan). Jadi kadang pejabat enggak tahu fungsi dan bidangnya," sesalnya. Hal senada dikatakan salah satu Dosen Universitas Lampung(Unila), ia mengaku tak heran jika perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini kental nepotismen-nya. “Ya. PT.PN VII enggak heran. Emang begitu,” singkatnya. Ndi-lampungtoday.com

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement