Responsive Advertisement
nasional KPKAD Apresiasi KPK Tetapkan Tersangka Bupati Tanggamus Ist Bandarlampung- Koordinator Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka, mengapresiasi yang tinggi untuk lembaga rusuah anti korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menetapkan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tanggamus Tahun 2016. KPKAD sebagai satu lembaga advokasi yang sejak awal mendukung penuntasan kasus ini menyimpulkan bahwa ini langkah maju dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Lampung. “Penetapan tersangka oleh KPK tentunya sangat ditunggu oleh masyarakat Lampung khususnya Tanggamus karena kalau kasus ini tak mampu diungkap maka menjadi preseden buruk dalam hal pengelolaan anggaran,” ungkap Ansori, Kamis(20/10/2016) malam. Sekali lagi kata Dosen UBL ini, bahwa KPK RI meretas asa di tengah keraguan masyarakat atas dugaan ini karena proses penyelidikan dan penyidikannya yang sangat alot. “Ini hadiah untuk lampung agar menjadi lebih baik dan perlu diingat ini contohnya yang keliru dan tak boleh diikuti,” ujarnya. KPK hari ini tambah dia, memberikan semangat tersendiri untuk bangsa Indonesia, khususnya yang bergerak dalam gerakan anti korupsi di Lampung. “Karena walaupun kami bukan siapa-siapa tapi KPK tetap memenuhi apa yang jadi keinginan kami dan masyarakat<” kata dia. KPKAD pada dasarnya hampir pesimis melihat KPK begitu lamban, tetapi hari ini dijawab dan sekali lagi bahwa KPK RI harus tetap tegak berdiri walaupun Republik ini binasa. “KPK RI hari ini seolah memberi pesan agar para pejabat lebih hati-hati khususnya di Lampung, jangan karena kekuasaan anda menjadi zhalim kepada rakyat,” tegasnya. Diketahui, KPK resmi menetapkan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap anggota DPRD Tanggamus, Lampung. "Sudah (ditetapkan tersangka)," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Kamis (20/10/2016). Dalam kasus ini, Bambang Kurniawan diduga memberikan sejumlah uang (gratifikasi) kepada anggota DPRD Tanggamus. Hal tersebut dinilai KPK sebagai penyalahgunaan jabatan yang notabene Bambang adalah pejabat negara. Sejumlah anggota DPRD ‎yang mendapatkan uang dari Bambang pun lantas melaporkan dugaan gratifikasi tersebut kepada KPK, mereka juga meminta lembaga antirasuah itu menindaklanjuti. 13 anggota DPRD Tanggamus yang melaporkan uang tersebut ke KPK. Mereka diantaranya, Agus Munada, Nursyahbana, Heri Ermawan, Baharen, Herlan Adianto, Sumiyati, Fahrizal, Tahzani, Kurnain, Ahmad Parid, Tri Wahyuningsih, Hailina, dan Diki Fauzi. Jumlah uang yang diserahkan para anggota DPRD tersebut cukup bervariasi. Agus menyerahkan Rp65 juta, Nursyabana Rp40 juta, Heri Ermawan Rp30 juta, Baheran Rp64,8 juta, Herlan Adianto Rp65 juta, Sumiyati Rp38,6 juta. Anggota DPRD lain yang juga menerima yakni; Fahrizal Rp30 juta, Tahzani Rp29,9 juta, Kurnain Rp40 juta, Ahmad Parid Rp30 juta, Tri Wahyuningsih Rp30 juta, Hailina Rp30 juta dan Diki Rp30 juta. Dimana seluruh uang tersebut ditotal berkisar Rp523.350.00. (*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement