Responsive Advertisement
KPKAD : Perda Pengangkatan Dirut PDAM Bermasalah BANDARLAMPUNG (PeNa)- senin, 3 oktober 2016 Polemik perpanjangan Dirut PDAm Way Rilau, AZP Gusti Migo terus bergulir, berdasarkan Kajian Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) ada beberapa persoalan yang mengemuka yang pertama yakni Bahwa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2007 Tentang ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM diatur terkait Direktur Utama yakni Pasal 5 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, SEORANG DIANTARANYA DIANGKAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi. “ Ketentuan ini kemudian diadopsi dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf (d) Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung,”urai Ketua KPKAD, Anshori dalam pers releasenya, Senin 3 Oktober 2016. Dikatakannya, untuk yang kedua adalah bahwa, Pengangkatan Direksi berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2007 yakni diangkat pertama kali berumur 50 (lima puluh) tahun yang berasal dari luar PDAM sedangkan pengangkatan Direksi yang berasal dari PDAM diangkat pertama kali berumur 55 (lima puluh lima) tahun (Pasal 3 Ayat (1) dan (2)) dan harus berhenti saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun (Pasal 3 Ayat (4)) serta Pasal 15 Ayat (1) Huruf (e) Direksi berhenti karena mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun. Ketentuan ini kemudian diadopsi pula dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) terkait pengangkatan dan pemberhentian Pasal 24 Ayat (2) huruf (g) dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 5 Tahun 2013 dengan batas pemberhentian direksi saat Mencapai batas usia 60 Tahun; “ Poin ketiga adalah Bahwa, di dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2013 di tambahkan ketentuan khusus terkait persyaratan jabatan Direktur Utama PDAM yang menjelaskan bahwa Persyaratan khusus untuk menjadi Direktur Utama dari dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai berikut : a. Pernah menduduki jabatan Direktur; b. BERUSIA PALING TINGGI 55 (LIMA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT PENGANGKATAN PERTAMA KALI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA; c. Pernah menduduki jabatan setara Kepala Bagian di Perusahaan Daerah Air Minum; dan d. Di utamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen tingkat madya yang diselenggarakan perpamsi,”jelasnya. Ditambahkan, Selain itu, di dalam Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2013 menjelaskan Dalam kondisi tertentu atas pertimbangan Dewan Pengawas, Walikota dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur Utama dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Kedua ketentuan pasal ini tidak diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 2 tahun 2007, sehingga dengan kedua pasal ini kemudian Direktur Utama PDAM seolah menjadi legal padahal jabatannya tetap bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya. Dengan kata lain bahwa ketentuan yang ada dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2013 menjadi alat legitimasi untuk memaksakan Direktur Utama saat ini yang diduga usianya sudah melebihi batas ketentuan Kepmendagri untuk tetap berkuasa di PDAM; “ Nampak jelas sekali bahwa kepentingan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini karena berupaya keras tetap mempertahankan Direktur Utama PDAM, padahal diduga kinerja dalam penyaluran air bersih saja bermasalah dikota Bandar Lampung. Yang menjadi pertanyaan bahwa kinerja soal air bersih saja bermasalah sehingga yang bersangkutan tak layak dipertahankan apabila merujuk pada Pasal 5 Ayat (5) Pengangkatan Kembali Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Dilakukan Apabila Direksi Terbukti Mampu Meningkatkan Kinerja Pdam Dan Pelayanan Kebutuhan Air Minum Kepada Masyarakat Setiap Tahun dan Pasal 15 Ayat (2) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2013 yang menjelaskan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila direksi mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun,”terang Anshori. Didalam, Pasal 14 Ayat (2), sambungnya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2013 menjadi ketentuan yang diskriminatif dan menggiring seseorang tertentu untuk dapat menjadi Direktur PDAM karena hanya mengutamakan pernah menjabat Direktur (huruf a) dan mengatur batasan minimal usia saat menjabat saja 55 (lima puluh lima) tahun (huruf b) dan di utamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen tingkat madya yang diselenggarakan PERPAMSI (huruf d). Selain itu ketentuan ini hanya untuk kepentingan internal PDAM semata yang dikedepankan untuk menjadi Direktur Utama. Selain, Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2013 yang hanya mengatur batasan minimal usia tetapi tidak mencantumkan batasan maksimal Direktur Utama PDAM menjabat menjadi persoalan baru sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (4) serta Pasal 15 Ayat (1) Huruf (e) Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf (g) dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2013 itu sendiri. sehingga direktur utama pdam tetap harus tunduk dan berhenti dengan batasan usia 60 tahun sebagaimana yang ada dalam kemendagri permendagri no. 2 tahun 2007 dan peraturan daerah kota bandar lampung nomor 5 tahun 2013.(release KPKAD)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement