Responsive Advertisement
KPKAD Minta Dewan Tegas Usut Indikasi Setoran di Dinas PU BANDARLAMPUNG, FS - Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, meminta agar pihak penegak hukum dapat menelusuri adanya indikasi penyimpangan penggunaan dan puluhan miliar di Dinas PU Bandarlampung. Selain meminta adanya pengusutan penggunaan dan perencanaan dan pengawasan yang hingga puluhan miliar. KPKAD Lampung, juga berharap agar Dinas PU dapat secara transparan dan terperinci dalam penggunaan dana tersebut. "Soal dana perencanaan maupun dan pengawasan yang terIndikasi adanya penyimpangan, maupun adanya setoran dari pihak rekanan, bukan rahasia umum lagi, persoalanya adalah, maukah aparat penegak hukum mengugkapnya, jangan sampai uang rakyat jadi bancakan oknum-oknum di dinas PU," ujar Ansori Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Minggu, (12/10). Selain aparat penegak hukum, seperti kejaksaan maupun pihak kepolisian, fungsi pengawasan DPRD Bandarlampung maupun pihak Inspektorat Pemerintah Kota Bandarlampung haruslah berjalan. "Kita minta fungsi dewan yakni salah satunya sebagai pengawasan, harus berjalan. Dana sebesar itu, harus jelas penggunaanya. Coba dewan minta secara terperinci soal perencaanaan yang direncanakan dinas PU," ujar Ansori. Jangan sampai muncul, bahasa klasik dewan," ya akan kita bahas, nanti kita pinta, atau nanti kita panggil, tapi tanpa ada pembuktian. Dana sebesar itu bukan kecil, disinilah kita ingin lihat salah satu bukti fungsi dewan dalam pengawasan berjalan," ujar dia. Dalam kaitan ini, ujar Ansori, KPKAD akan mengambil langkah-langkah, baik menyurati pihak dinas PU, maupun mensuport pihak-pihak penegak hukum untuk dapat menindajklanjuti indikasi karut marut penggunaan dan perencanaan. "Kalau ada isu setoran proyek perencanaan mulai dari 30-40 persen, memang hal itu santer terdengar, tetapi pembuktiannya memang sulit, karena pihak yang menyetor biasanya mana mau menyampaikan secara gamblang, atau ada bukti setoran. Jadi soal itu yah kita serahkan ke pihak aparat hukum untuk menindaklanjutinya. Kita lebih fokus, apa benar untuk perencanaan dikota ini menelan dana sebesar itu, apa tidak tumpang tindih, lalu bagaimana juga dana pengawasanya, nah disinilah kita akan pertanyakan secara terperinci," kata dia. Sementara itu, untuk diketahui dalam APBD murni 2015. anggaran dana perencanaan sebesarRp 10,5 M. Dan untuk dana pengawasan sebesar Rp 7 M. Sedangkan dianggaran APBD Perubahan dana Perencanaan sebesar Rp 22,190 M. Dan dana pengawasan sebesar Rp 4.809 M. (BG)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement