Responsive Advertisement
KPKAD : Dinas Bina Marga Diduga Tempat Empuk Para Koruptor inShare Lampung today, Published on WEDNESDAY, 05 OCTOBER 2016 20:08 Hits: 83 Koordinator KPKAD, Gindha Ansori Wayka. (Foto : Ist) Bandar Lampung : Koordinator KPKAD, Gindha Ansori Wayka mengatakan, Dinas Bina Marga(DBM) Provinsi Lampung adalah suatu dinas yang mengelola anggaran termasuk paling banyak di antara instansi lain. Menurutnya, wajar saja jika kemudian dinas ini menjadi sasaran para pencari keuntungan. "Walaupun ada aksi elemen, tentunya harus menjadi evaluasi diduga memang dinas ini menjadi tempat empuk para koruptor," ungkapnya, Rabu (05/10/2016). Akademisi dari Universitas Bandar Lampung(UBL) menuturkan, di DBM ada dugaan oknum-oknum yang bermain dengan perusahaan atau rekanan untuk memperoleh keuntungan. "Walaupun diduga harus menyetor dana terlebih dahulu," ucapnya. Dosen FH UBL ini menambahkan, soal aksi kemarin, Selasa(04/10) dari aliansi KERAMAT itu disebabkan, karena adanya informasi soal dugaan setoran, atau kemudian ada laporan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kepada masyarakat tentunya masyarakatpun tak berani melakukan aksi apapun. Akan tetapi kata dia, yang menjadi point penting bahwa suatu gerakan harus dilakukan dengan murni sesuai dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanah undang-undang khususnya Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hal ini lanjut dia, jangan kemudian gerakan ini menjadi gerakan berbalik arah setelah ada perundingan atau negosiasi karena biasanya dan lazim bahwa gerakan itu dapat memunculkan situasi transaksional yang kemudian turut menghambat pemberantasan korupsi Ia mendesak pihak Kejaksaan Tinggi(Kejati) Lampung untuk melakukan apapun laporan dari masyarakat atas hasil tersebut dipublikasikan sehingga masyarakat tak curiga dan lelah dalam mengawal proses penegakan hukum. "(Kejati Lampung) Lamban. Ya terasa sangat karena terkait laporan jarang sekali ada yang jadi bundel perkara," ungkapnya. Yang menjadi pertanyaan kata Ansori, apakah Bina Marga sebuah lembaga yang bersih ? Maka jawabannya tak seratus persen Clear And clean, jika begitu analisisnya. "Maka harus ada yang jadi produk percontohan penegakan hukum atas laporan-laporan itu,". "Jika tidak wajar kami curiga bahwa lembaga ini(Kejati Lampung) tak layak untuk pemberantasan korupsi," ungkapnya. Pada prinsipnya dirinya mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan KKN di DBM. "Tetapi jangan hanya jadi alat menakuti dan memeras birokrasi," tukasnya. Ndi-lampungtoday.com

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement