Responsive Advertisement
KPKAD Desak Rekanan di Waykanan Bekerja Sesuai Aturan Waykanan Senin 24102016 Surya Andalas.com Bandarlampung- Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) sebagai lembaga yang mengadvokasi Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran Daerah di Provinsi Lampung. Selama ini KPKAD corcern dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan penggunaan keuangan negara dan daerah untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan laporan dari masyarakat Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, bahwa ada beberapa perusahaan yang sedang mengerjakan pekerjaan diduga bermasalah yang masing-masing di bawah ini yakni sebagai berikut, Pembangunan Jalan Negeri Besar - Negara Jaya dengan pagu Rp 9,250 Miliar dengan nilai kontrak Rp 9,120 Miliar Penyedia Jasa, PT.Buana Permai Jaya. “Pemborong diduga, SMN dari Bandarlampung,” kata Koordinator Presidium KPKAD, Ansori, SH.MH dalam rilis yang diterima Suryaandalas.com, Sabtu(22/10/2016) malam. Kemudian kata dia, Pemeliharaan Jalan Negeri Besar - Sp. Kaliawi Indah dengan pagu Rp 4,750 Miliar dengan nilai kontrak Rp 4,661 Miliar Penyedia Jasa PT Purna Bhakti Abadi Pemborong diduga, SMN dari Bandarlampung. Lalu Pemeliharaan Jalan Bima Sakti - Tiuh Baru dengan pagu Rp 1,2 Miliar dengan kontrak Rp 1,194 Miliar Penyedia Jasa CV. Master, Pemborong, PBU. Berkaitan dengan hal tersebut, KPKAD menyampaikan laporan dan dukungan pemutusan kontrak jika pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi kepada perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut. “Sebagaimana yang tertera dalam kontrak pekerjaan sebelum pekerjaan ini dilaksanakan,” tegasnya. Ia menambahkan, ada beberapa indikasi yang mengarahkan pada dugaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang akan menyebabkan adanya temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dan yang dapat pula mengarah pada Tindak Pidana Korupsi(TPK). Kecenderungan dua perusahaan ini sama yakni sebagai berikut, diduga penawaran pada pemenang lelang tidak sampai 2%, kemudian, diduga pekerjaan asal-asalan di antaranya, cor gorong-gorong, ketebalan tidak sampai 20 cm, kemudian, pasangan batu pada gorong-gorong tidak sesuai ketebalan 30 cm, penulangan plat pada gorong-gorong hanya dipasang satu lapis besi seharusnya 2 lapis (mampung menopang beban 25 Ton), sulit membedaakan antara agregat kelas A dan B. Lalu, banyak saluran drainase(siring, existing) rusak dan tertimbun tanah akibat penggunaan alat berat Motor Grader yang diduga asal-asalan. “Kami menghimbau agar perusahaan penyedia jasa tidak bermasalah dikelak kemudian hari,” ungkapnya. Ia meghimbau, agar pekerjaan itu menggunakan lapisan agregat lengkap lapisan agregat kelas A dan B sesuai spesifikasi teknik, termasuk ketebalan Patching Base A & B yaitu 15 cm. Lalu, Hotmix Laston Lapis AUS Antara (AC-WC) (AC-BC) sesuai standar lataston dengan ketebalan terpasang antara 4-5 cm. “Kami himbau agar diperbaiki pekerjaan gorong-gorong yang tidak sesuai spesifikasi teknik,” ungkapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, KPKAD menyampaikan teguran dan peringatan kepada para perusahaan tersebut untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Pekerjaan. KPKAD dalam kapasitas sebagai tim pemantau dalam menyingkap dugaan ini tetap bersandar pada Peraturan Perundang-undangan terkait peran, hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam BAB V Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme BAB VI Peran Serta Masyarakat Pasal 8 ayat (1 - 2 ) dan Pasal 9(1). KPKAD juga mengirimkan dugaan pekerjaan 3 perusahaan tersebut kepada pemangku kepentingan, dengan tujuan dengan adanya surat terguran sekalugus surat peringatan ini, pekerjaan itu segera dibenahi. “Surat peringatan ini akan menjadi alat bukti tambahan apabila saudara(3 penyedia jasa)tidak mengindahkan dengan cara mengerjakan sesuai dengan spesifikasi," tukasnya. Namun pihak terkait belum berhasil dikonfirmasi. (*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement