Responsive Advertisement
Koalisi Penyelamat Parawisata Desak Walikota Tidak Terbitkan Sertifikat PT SKL Bongkar Post 12:01:00 8102016 Bandar Lampung, BP Proyek Reklamasi Pantai Kota Bandar Lampung oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng (PT.SKL) sejak tahun 2003 hingga kini tidak tuntas dan bahkan persoalannya kian rumit. Demikian disampaikan Endang Asnawi ketua DPP Pasukan Elit Inti Rakyat (Petir) di damping Ansori, SH.MH selaku kordinator presidium dalam rilisnya yang dikirimkan melalui email, redaksi Bongkar Post, Minggu (25/9/2016) malam. Dalam penjelasan tertulisnya, menurut Ansori, berkaitan dengan hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yakni: 1. Bahwa, Rekomendasi yang diterbitkan oleh DPRD Kota Bandar Lampung Surat Nomor: 005/354/23/11.13/20016 Tanggal 11 April 2016, Lampiran : - , Perihal : Rekomendasi Terkait Perizinan Reklamasi PT. SKL yang ditujukan Kepada Walikota Bandar Lampung, pada intinya memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT. SKL, TIDAK DIINDAHKAN DAN ISI SURAT TIDAK DITINDAKLANJUTI SEPENUHNYA OLEH WALIKOTA BANDAR LAMPUNG. 2. Bahwa, Atas tindaklanjut dari Rekomendasi DPRD Kota Surat Nomor: 005/354/23/11.13/20016 Tanggal 11 April 2016, Walikota Bandar Lampung HANYA MENERBITKAN SURAT TEGURAN Nomor: 650/525/IV.37/IV/20016 Tanggal 3 Mei 2016 Lampiran : - , Perihal : Teguran I, terkait kerjasama dengan PT. SKL tentang pengembangan dan penataan ulang kawasan tepi pantasi dalam wilayah Kota Bandar Lampung, PADAHAL SEJAK TAHUN 2003 REKLAMASI A.N PT. SKL TELAH DIHENTIKAN. 3. Bahwa, di dalam Surat Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Gubernur Lampung Cq Asisten Bidang Ekubang Nomor : 050.13/152/23/2005 tanggal 22 Februari 2005, Perihal : Pelaksanaan Reklamasi Pantai angka 6 (enam) dijelaskan bahwa“pada tahap pelaksanaan dalam rangka merespon berbagai masukan sekaligus sebagai upaya pengendalian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, maka PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK SEMENTARA TELAH MENGHENTIKAN KEGIATAN REKLAMASI MELALUI SURAT WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR: 660.1/933/24/2003 TANGGAL 11 JUNI 2003 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA REKLAMASI PANTAI DAN SURAT NOMOR: 050/1678/13/2004 TANGGAL 30 NOPEMBER 2004 TENTANGPENGHENTIAN TIMBUNAN LAUT”. Berdasarkan Surat di atas, diduga PT. SKL tidak melakukan upaya hukum apapun, sehingga Nota Kesepahaman berupa perjanjian kerjasama ini berdasarkan Nomor Pemkot Bandar Lampung (Selaku Pihak Pertama) adalah 074/194/23/2003 dan Nomor PT. SKL : 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 tentangPengembangan dan Penataan Ulang Kawasan Tepi Pantai Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung serta Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/HK/2003 Tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENIMBUNAN (REKLAMASI) PANTAI KEPADA PT. SEKAR KANAK LANGGENG Tanggal 24 Februari 2003, DINYATAKAN TIDAK BERLAKU DAN BATAL DEMI HUKUM. Sehingga hak yang melekat apapun dalam MOU dan SK tersebut tidak mengikat untuk dijadikan dasar hukum baik bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun bagi PT. SKL untuk mengurusi dan meneruskan REKLAMASI A.n PT. SKL. 4. Bahwa, setelah diterbitkannya Surat Teguran I oleh Pemerintah Kota Tanggal 3 Mei 2016, Lurah Way Lunik telah menerbitkan beberapa surat di atas tanah tersebut, PADAHAL DALAM KONDISI SENGKETAyakni: - Surat Pernyataan Pemilikan An. Andreas Yodeswa (PT. Sekar Kanaka Langgeng) seluas 9 ha dan didalamnya ada 7,5 % untuk aset Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2016. - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Andreas Yodeswa (PT. Sekar Kanaka Langgeng) tanggal 10 Mei 2016. - Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN) Nomor : 13/SPKT/V/2016 Tanggal 13 Mei 2016. 5. Bahwa, Berdasarkan Surat Walikota Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sekda Kota Bandar Lampung kepada Ketua Umum DPP Petir Lampung Nomor : 650/985/IV.3/VIII/2016, Tanggal 15 Agustus 2016, Perihal: Penjelasan Tertulis, pada angka 4 (empat) dijelaskan bahwa “sebagai informasi, kami sudah membuat surat kepada BPN Kota Bandar Lampung agar memproses lahan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dari hasil reklamasi sesuai MOU bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat lahan sebesar 7,5 % dari total tanah hasil reklamasi di luar tanah fasos dan fasum”. Dari penjelasan isi surat di atas, jelas bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan tindakan Maladministrasi karena Klaim atas 7,5 % tidak berdasar mengingat reklamasi Pantai telah dihentikan sementara sejak 11 Juni 2003 dan untuk timbunan laut sejak 30 Nopember 2004. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam KOALISI PENYELAMAT PARIWISATA TAPIS BERSERI yang terdiri dari: 1. PASUKAN ELIT INTI RAKYAT LAMPUNG (PETIR). 2. KOMITE PEMANTAU KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DAERAH (KPKAD) 3. LEMBAGA ANALISA NASIONAL DEMOKRASI ANTI KORUPSI (LANDAK). Mendesak agar walikota segera menerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung agar tak memperoses Sertifikat An. PT. SKL karena secara hukum, sebab perusahaan tersebut tak memiliki dasar atas reklamasi di Kota Bandar Lampung. Disamping itu kami mohon penjelasan tertulis terkait hasil upaya DPRD Kota Bandar Lampung selama mengawal proses Pencabutan Izin PT. SKL tersebut. “Kami mendesak walikota agar segera menerbitkan rekomendasi kepada agraria, tata ruang/BPN kota Bandarlampung untuk tidak memproses sertifikat An.PT SKL, karena catat hukum tidak memiliki dasar atas reklamasi itu,” pungkas Ansori. (red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement