Responsive Advertisement
DPRD: Pemkot Wajib Ambil Alih Lahan Reklamasi PT SKL Editor : Irianto | Rabu, 12 Oktober 2016 - 16:40:48 WIB | Dibaca: 165 | Bandar Lampung DPRD: Pemkot Wajib Ambil Alih Lahan Reklamasi PT SKL Suasana saat hearing BPN di ruang Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi | Hilvar Azan Kalisfi / Saibumi.com Saibumi.com, Bandar Lampung – DPRD Kota Bandar Lampung merekomendasiukan BPN dan Pemkot tidak memprores pengajuan hak kepemilikan PT SKL karena tidak memenuhi persyaratan. Langkah DPRD, kata politisi PDIP itu, seperti keyakinan awal yakni karena MoU sudah dilanggar maka izinnya mati. “Ketika badan usaha yang berbadan hukum melakukan reklamasi akan meningkatkan statusnya, akan jelas terdaftar legalitasnya di Kementrian Hukum dan Ham,” kata Wiyadi di ruang kerjanya, Rabu, 12 Oktober 2016. Rekomendai kedua, kata dia, Pemkot seharusnya mengambil alih lahan tersebut karena PT SKL melanggar kesepakatan. “Pemkot harus mengambil alih karena itu tanah negara. HGB total jangan hanya 70 persen, tanah itu harus 100 persen diambil ahli oleh Pemkot,” tutupnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung berjanji tidak akan memproses sertifikat ataupun Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan hasil reklamasi pantai oleh PT Sekar Kanaka Langeng (SKL) di Kelurahan Way Lunik, Panjang. “Pasalnya tanah tersebut selain dalam sengketa, perizinan PT SKL juga sudah habis, sehingga dianggap wan-prestasi,” ucap Kabag Perkara BPN Masnah di ruang ketua DPRD Bandar Lampung. Menurut Masnah, dalam proses HGB pihaknya akan mengkaji asal-usul tanah yang belum bersertifikat. “Karena tanah itu masih dalam sengketa, jadi kami tidak memproses hasil reklamasi tersebut,” kata dia. (*) Laporan wartawan Saibumi.com Hilvar Azan Kalisfi Sumber: www.saibumi.com http://www.saibumi.com/artikel-80404-dprd-pemkot-wajib-ambil-alih-lahan-reklamasi-pt-skl.html#ixzz4MsfKCQFW

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement