Responsive Advertisement
Dosen UBL: Pejabat PTPN VII Lampung Harus Mumpuni Ist Bandarlampung- Kamis(25/06/2015) pagi, puluhan massa 'Lurug' kantor PT.Perkebunan Nusantara(PTPN VII) wilayah Lampung. Mereka menuding direksi PTPN VII 'serampangan' dalam mengambil kebijakan. Elemen yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Nusantara(GPN) mendesak Empat permintaan yang diusung dalam aksi tersebut. Tuding Pejabat PT.PN VII Pejabat 'Titipan' Yang pertama soal Pro-hire yang diterapkan direksi PTPN VII yang ditengarai sebagai kebijakan buruk PTPN VII Lampung, pasalnya kuat dugaan PTPN VII'Kong kali kong' dalam hal perekrutan karyawan yang diduga amat berpotensi menghambat kinerja pegawai yang berkopeten dalam mengambil posisi yang baik. Kedua soal, masa kerja General Manager(GM) Distrik Banyu Asin, Akhmad Affifudin yang yang telah memasuki masa pensiun, ketiga Akhmad Affifudin diduga melanggar pasal 90 ayat 2 soal Perjanjian Kerja Bersama(PKB). Dan yang keempat, elemen mendesak GM. Distrik Banyu Asin, Akhmad Affifudin yang telah memutasi, Heri Susanto yang merupakan fungsionaris Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPPN) 7, alasan itu kata Ketua GPN, Hermawan, kebijakan itu telah melanggar ketentuan PKB pasal 8 ayat 3. "Ironis, di PTPN VII masih banyak Nepotisme(persaudaraan)," kata Hermawan dalam aksi itu Menurutnya, budaya Nepotisme(pejabat titipan) pegawai amat kental dirasa di BUMN yang bergerak di bidang perkebunan ini, salah satu contoh regenerasi pada posisi Supervisor dan Manajer, ditengarai posisi itu ditempati orang-orang 'titipan' yang tidak berkopetensi. "Hingga detik ini mereka menduduki itu," tegasnya. Bahkan kata dia, bukan rahasia umum jika GM dan Supervisor diangkat melalui Pro-hire dari direksi, jika dibiarkan akan berdampak buruk pada kinerja PTPN VII karena tidak amanah. "Peluang KKN di PTPN VII dan korupsi tinggi," sergahnya. Ombudsman Sesalkan Pejabat Titipan Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Zulhelmi (tahun 2015) mempertanyakan adanya indikasi 'pejabat titipan' di lingkup PTPN VII wilayah Lampung. "Pemegang jabatan itu harus berkopeten," tegas Zulhelmi. Dampak buruk dari Nepotisme (persengkongkolan) kata Zulhelmi yang diduga dilahirkan direksi BUMN ini dikhawatirkan PTPN VII 'jalan di tempat', pasalnya jabatan strategis itu diduduki orang-orang yang tidak mengerti tugas pokok dan fungsinya. "Mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian," lugasnya. Dosen UBL: Pejabat PTPN VII Harus Mumpuni Akademisi UBL, Gindha Ansori Wayka Kasat mata Dosen Universitas Bandar Lampung(UBL), Gindha Ansori Wayka menilai, PTPN VII sebagai bagian dari perusahaan yang bersifat Badan Usaha Milik Negara(BUMN) harus dipimpin oleh pihak yang memiliki dedikasi dan mumpuni agar dalam pengelolaan aset. "Dan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan tujuan pendirian dari perusahaan negara," kata Ansori, Jum'at (14/10/2016). Kemudian kata dia, pola rekruitmen yang menduduki pekerjaan juga mempengaruhi, seharusnya perusahaan ini(PTPN VII) adalah satu di antaranya menopang kegiatan pemerintah. “Artinya benar-benar menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memakmurkan rakyat,” ucapnya. Pengelolaan perusahaan negara yang tidak profesional akan menjadi ancaman tersendiri untuk keberlangsungan perusahaan dan terhambatnya tujuan nasional dalam memakmurkan masyarakat. Kemudian kata dia, seharusnya PTPN VII sebagai bagian dari pemerintah tak lagi menjadi beban subsidi pemerintah mengingat perusahaan ini sudah cukup lama berdiri. Koordinator presidium KPKAD ini menambahkan, PTPN VII ini juga menguasai cukup luas aset negara berupa tanah untuk investasi, lalu tambah dia, jika ada masalah terkait pengelolaan maka ada persoalan di internal dan diduga ada oknum yang memainkan peran berjualan hasil kebun ke perusahaannya sendiri. “Dengan kata lain aset berupa tanah untuk benar-benar diteliti, karena diduga ada yang menguasai aset ini untuk kepentingan individu dan kelompoknya,” tegasnya. Akademisi UBL ini menjabarkan, berdasarkan investigasi di lapangan, khusus PTPN VII Unit Bunga Mayang Sungkai - Way Kanan diduga menguasai tanah-tanah rakyat untuk perluasan usahanya seperti halnya di Negeri Besar. “Kalaupun seandainya ada pola seperti ini dalam perusahaan maka tak akan berkembang dengan baik,” ujarnya. Dosen hukum UBL ini mencontohkan, di Way Kanan misalkan, PTPN VII tak serius melawan PT. Bumi Madu Mandiri dalam sengketa Eks. PTPN VII Bunga Mayang seluas 4.650 hektar karena diduga tanah ini pun diklaim oleh warga setempat dengan alasan sejak tahun 1984 hingga hari ini tidak pernah dibebaskan atau dibayar kepada yang berhak sehingga aset perusahaan dikuasai oleh swasta. Ia mempertanyakan, mengapa diduga PTPN VII belum membayar kepada rakyat, buktinya adalah hasil rapat 3 bupati yakni bupati Way Kanan, Tulang Bawang dan Lampung Utara tahun 2001 akan membebaskan lahan tersebut seharga Rp 2,5 juta per hektar. “Tetapi tidak ada realisasinya hingga saat ini karena banyak yang pengklaim ini Alasan PTPN VII,” ungkapnya. “Ada kesalahan internal yang menyebabkan persoalan ini terjadi,". Intinya, karena negara yang memmpunyai perusahaan ini tak maksimal diurus sehingga aset perusahaan dan tujuan perusahaan sebagai penyumbang kemakmuran masyarakat hingga saat ini masih nihil. Kemudian ata dia, yang paling penting adalah audit internal dan investigatif apakah kondisi ini disebabkan oleh birokrasi. “Atau karena ulah oknum yang memperkaya diri dalam perusahaan negara,” tukasnya. Karyawan Mengaku di PTPN VII Kental Persaudaraan Salah satu karyawan di PTPN VII mengaku, jika PTPN VII menuju bangkrut karena para jajaran pejabat teras di PTPN VII amat kental nefotisme-nya. Banyak di antara pejabat setingkat supervisor ke atas(jajaran direksi) bisa menjadi pimpinan karena ada ikatan persaudaraan. "Ya begitulah PTPN VII(jadi pejabat karena persaudaraan). Jadi kadang pejabat enggak tahu fungsi dan bidangnya," sesalnya. Hal Yang Sama Senada dikatakan salah satu Dosen Universitas Lampung(Unila), ia mengaku tak heran jika perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini kental nepotismen-nya. “Ya. PTPN VII enggak heran. Emang begitu,” singkatnya. (ndi)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement