Responsive Advertisement
Diskusi Publik Reklamasi Teluk Lampung ; KPKAD ; Reklamasi Ini Gagal dan Ada Perampasan Tanah Published on THURSDAY, 22 SEPTEMBER 2016 13:14 Hits: 119 Bandar Lampung : Ketua Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Ginda Ansori mengatakan tidak adanya atau tidak jelasnya titik koordinat awal reklamasi menjadi penyebab utama sengketa di Pengadilan." saat ini terkait kepemilikan tanah PT. SKL. Pemerintah Kota Bandar Lampung pada saat menyusun MOU dan SK pada tahun 2003 tersebut tidak mengatur secara detail persoalan titik awal reklamasi," kata Ginda Ansori saat menghaidir Diskusi Publik Telaah Krirtis Reklamasi Teluk Lampung Lantai 11 Grand Karaoke Bandar Lampung, Kamis (22/09/2016). Hingganya kata Ginda, diduga tanah orang lain yang berada disekitar pun dirampas secara paksa. Menurutnya, apabila masyarakat dianggap menguasai tanah hasil reklamasi PT. SKL, artinya reklamasi ini gagal dan tak diurus. Objeknya saja tak dikuasai apalagi mau membayar pajaknya sehingga negara dan daerah. "Dalam hal ini diduga dirugikan karena pemasukan pajak terkait reklamasi tidak ada,l katanya. Ditambahkan Ginda, dalam konstruksi hukum yang dimaksud dengan PT. SKL di dalam MOU dan SK Walikota di atas adalah 20 hektar, apabila kurang dari 20 hektar yang kenyataannya hari ini hanya 9 hektar, maka bukan reklamasi PT. SKL sehingga terjadi wan prestasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement