Responsive Advertisement
Setoran DAK Disdik Lampung Barat, Bentuk Korupsi Anggaran Bongkar Post 16092016 10:38:00 Bandar Lampung, BP Adanya setoran bagi sekolah penerima bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) di Kabupaten Lampung Barat, dinilai sebagai bentuk gratifikasi, dan termasuk dalam tindak pidana korupsi. Memang agak sulit mengungkapnya, karena biasanya setoran seperti ini tidak ada bukti tertulisnya, namun merupakan kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Jikapun ada yang “bersuara”, itu lantaran sudah muak dengan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak mendukung kemajuan dunia pendidikan di Lampung Barat. Anshori, Dosen Pendidikan Budaya Antikorupsi pada Poltekes Tanjungkarang mengatakan, adanya setoran dari sekolah penerima dana DAK kepada Dinas terkait bentuk gratifikasi dan termasuk korupsi. “Ya, itu bentuk dari korupsi, setoran itu kan bukan fungsi DAK, dan peruntukannya gak jelas, lantas pertanggungjawabannya bagaimana, otomatis akan direkayasa. Nah, ini penyimpangannya,” kata dia, saat dimintai tanggapannya, Kamis (15/9/2016). Dikatakannya, adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan bagi warganya. “Dan itu harus dipenuhi baik dari segi kuantitas dan kualitasnya,” lanjutnya. Dengan adanya setoran sebesar 17 persen yang diberikan pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan, lanjut Anshori, jelas akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas sekolah tersebut. “Peruntukan dana DAK mayoritas untuk pembangunan infrastruktur sekolah, tapi ada juga yang digunakan untuk pemenuhan buku pelajaran. Nilainya masing-masing sekolah berbeda sesuai kebutuhannya,” katanya. Adanya pemotongan dana DAK itu, masih kata Anshori, jelas dilakukan oleh pihak Dinas terkait, dan sangat memungkinkan apabila setoran itu mengalir ke Kepala Daerah setempat. “Gak mungkin yang motong kepala sekolah kan,” tukasnya. Alasan klasik yang selalu jadi dikedepankan Dinas terkait dengan adanya setoran itu adalah, untuk jemput bola dana DAK ke pusat. “Itu jadi alasan pembenar yang sesat,” tandasnya. Dan biasanya, kata dia lagi, untuk menggelontorkan dana dari pusat itu kadang menggunakan perantara. “Maka ada komitmen fee disana, makelar pendidikan, ya kasarnya calo lah,” ungkap Anshori yang juga Dosen Hukum di Universitas Bandar Lampung (UBL) ini. Adanya persoalan ini, menurut Anshori, yang juga Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD), meminta aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan, red) di kabupaten tersebut untuk berani menindaklanjuti informasi yang ada di lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapnya. “Agar pengungkapan atas kasus setoran DAK Disdik Lambar ini bisa terungkap, siapa “dalang” dan “aktor” nya. Berani gak mereka itu,” sindirnya. Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Lampung Barat, selama bertahun-tahun, diduga menerapkan kebijakan yang terindikasi korupsi. Yakni, mewajibkan sekolah untuk menyetor 17 persen ke Dinas, terutama bagi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut penuturan sumber Bongkar Post, kewajiban menyetorkan dana 17 persen itu, terjadi sejak tahun 2012 hingga sekarang. Penarikan setoran itu dikoordinir oleh seseorang bernama Tarsim, yang diketahui adalah seorang konsultan. Masih dikatakan sumber ini, begitu pula di tahun 2013 dan 2014, kepala sekolah penerima DAK “terpaksa” mengikuti kemauan Dinas Pendidikan Lambar yang dipimpin Nukman, yang notabene kepanjangan tangan Bupati, untuk menyetorkan 17 persen dana DAK yang diterima. Sejumlah kepala sekolah pun hanya bisa mengeluh dalam hati. Akibatnya, selama bertahun-tahun, miliaran dana DAK dari pusat yang diperuntukan bagi pengembangan dunia pendidikan di Lampung Barat ini terserap tanpa disertai peruntukan yang jelas. Parahnya, aparat penegak hukum di kabupaten tersebut seolah enggan berkutik untuk mengungkap praktek korupsi DAK di kabupaten berjuluk Beguai Jejama tersebut. Sedangkan, Bupati Lambar pun seolah hanya ABS (Asal Bapak Senang) dengan dugaan praktik korupsi dana DAK pendidikan di kabupaten yang dipimpinnya. Tak pernah mendapat laporan atau “tutup mata dan telinga” dengan perihal setoran wajib bagi sekolah penerima dana DAK. (red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement