Responsive Advertisement
Polemik Lahan Way Hui DPP Petir Advokasi 34 Penggarap 15 September 2016 Bandarlampung (Lentera SL): DPP Pasukan Inti Rakyat (Petir) Lampung mengadvokasi 34 penggarap lahan eks Way Halim, di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selayan. Lahan seluas 30 hektar yang mereka garap selama puluhan tahun diklaim PT. Budi Tata Semesta. Sebanyak puluhan pasukan Petir Nampak melakukan penjagaan di lokasi garapan, Kamis (15/9) dibawah koordinator langsung Ketua DPP Petir Lampung, Endang Asnawi. “Kami mendapat kuasa dari 34 pengarap untuk memberikan advokasi. Selama ini para penggarap resah karena ada oknum dari PT. Budi Tata Semesta yang melakukan intimidasi secara langsung atau pun tidak,” ungkap Ketua Biro Hukum DPP Petir Lampung, Ansori SH MH, di lokasi lahan garapan. Diterangkan Ansori, ke-34 penggarap sudah puluhan tahun penggarap lahan Way Hui yang merupakan eks HGU Way Halim. Tapi belakangan, tepatnya tahun 1996 PT. Budi Tata Semesta mengklaim telah memiliki HGU atas lahan garapan tersebut. Sementara selama puluhan tahun menggarap lahan para penggarap tidak pernah menerima ganti rugi lahan, atau pelepasan lahan garapan dari PT. Budi Tata Semesta. Sedangkan diketahui ditekankan Ansori, sesuai ketetapan surat Menteri dalam Negeri No: BTU/3.505/3-80, tanggal 26 Maret 1980–P-8; dan surat nomor : 593.7/617/UM.PEM, tanggal 31 Oktober 2001–P-9), pemerintah telah memberikan kuota 300 hektar lahan eks HGU Way Halim untuk rakyat yang telah menggarap/menduduki atas sebagian dari areal eks Perkebunan Way Halim tersebut. “Termasuk lahan Way Hui ini, dan lahan Way Dadi. Jadi pertanyaan besar bagaimana bisa PT. Budi Tata Semesta mengklaim lahan ini dengan bermodalkan HGB tanpa melakukan pembebasan lahan,” tegasnya. Ditambahkan Ketua DPP Petir Lampung, Endang Asnawi, kemungkinan besar PT. Budi Tata Semesta salah klaim lahan. “Kita mengindikasikan PT, Budi Tata Semesta salam masuk lahan, karena tidak ada satu pun dari penggarap lahan di Way Hui ini yang telah dibebaskan perusahaan hasil bumi tersebut,” tuturnya. Kasus sengketa lahan antara pengarap dan PT, Budi Tata Semesata telah masuk dalam proses persidangan di Mahkamah Agung sejak tahun 2013 lalu. “Masih berjalan kasusnya hingga saat ini. Kita berharap pemerintah objektif dalam memutuskan kasus ini,” imbuhnya. Sementara itu, dalam surat kuasa yang diterima DPP Petir Lampung tercatat sebanyak 34 penggarap memunta advokasi. Penggarap memberikan kuasa kepada Kepala Biro Hukum DPP Petir, Ansori SH MH dan Anggota Lamsihar Sinaga SH. Ke-34 penggarap tersebut diantaranya, Ponidi, Poniman, A JAwoto, Sipon, Sarkani dan Wakijo. Selanjutnya, Poniman, Sum, Awaludin, Timan, Kartumi, Sarkam, Slamet Riyadi, Nurya Sari dan Unik Parwati. Kemudian, Nurlela, Tati Yarus Jarwoto, Marfuah, Maryati dan Nino Ahmad Rivai. Ditemui di lokasi yang sama, Hj Tati Yarus Jawoto salah satu penggarap mengaku memiliki lahan garapan seluas 1,2 hektar di lahan Way Hui eks HGU Way Halim. Dirinya bersama keluarga menggarap lahan tersebut sejak tahun 1980, dan memiliki surat bukti garapan dari Kepala Desa Way Hui ketika itu. ‘Kami sering mendapat intimidasi dari orang-orang yang diduga suruhan PT. Budi Tata Semesta, gubuk yang kami buat beberapa kali dibakar. Bahkan para penggarap juga sudah beberapa kali mendapat surat somasi, tapi tidak pernah kami gubris karena lahan ini hak kami,” tegasnya. Menurutnya, kasus sengketa lahan antara penggarap dan PT. Budi Tata Semesta masih berjalan di MA. “Pengacara yang mengadvokasi kami (penggarap, red) dalam persidangan di MA, Agusman Chandra dan rekan,” tandasnya. (El Shinta)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement