Responsive Advertisement
Persoalan Setoran Dana DAK Ibarat “Gunung Es” Kadisdik : Tidak ada pungli, semua sudah diperiksa Pesawaran,Bongkar Post 21092016 8:55:00 AM Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Pesawaran, selama bertahun-tahun, ternyata tidak terserap sepenuhnya untuk pembangunan dan pengembangan dunia pendidikan di kabupaten berjuluk Bumi Andan Jejama tersebut. Parahnya, para oknum pejabat Dinas Pendidikan setempat, yang bermuara kepada Sang Kepala Daerah, turut menikmati aliran dana DAK, yang nilainya cukup fantastis, hingga mencapai triliunan rupiah. Hal itu, jika diakumulasikan selama adanya “kebijakan” setoran dana DAK sebesar 20 persen. Persoalan ini ibarat gunung es, yang lama kelamaan jika didiamkan akan menjadi boomerang bagi siapa pun orangnya yang akan mengemban amanah sebagai “Kepala Dinas Pendidikan” di kabupaten itu. Persoalan ini seolah enggan diungkap dan sengaja didiamkan oleh semua pihak, termasuk oleh aparat penegak hukum setempat. Diketahui, pada tahun 2015 lalu, Kabupaten Pesawaran mendapatkan kucuran bantuan dana DAK sebesar Rp21.9943.840.671. DAK yang diterima oleh sekolah dialokasikan untuk beberapa kegiatan, diantaranya pembangun swakelola rehab gedung sekolah, pembangunan ruang laboratorium dan ruang praktek, serta pembangunan ruang perpustakaan SD, SMP, SMA/SMK. Ironisnya, kucuran dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut dimanfaatkan oleh oknum Dinas Pendidikan setempat untuk meraup keuntungan dengan modus menarik setoran 20 persen kepada sekolah penerima dana DAK. Setoran 20 persen yang diminta oknum Pendidikan Dasar (dikdas) Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, berinisial IS menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah tidak maksimal. Alhasil, spesifikasi pembangunan yang ditentukan dalam RAB tidak terealisasi. Hingga diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp4.426.968.832. Dari total dana DAK tahun 2015 sebesar Rp21.9943.840.671, rinciannya dipergunakan untuk pembangunan ruang kelas SD/SMP Rp4.396.500,000, pembangun ruang laboratorium dan praktek Rp950.000.000, pembangunan perpustakaan sekolah Rp2.443.820.197, pembangunan rehab sedang/berat Rp5.260.000.000, pembangunan ruang sekolah SMA/SMK Rp3.336.477.388, pembangunan gedung labolatorium SMA/SMK Rp4.087.545.424, rehabilitasi sedang/berat sekolah Rp1.469.497.712. Para kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Pesawaran hanya bisa mengeluh dan mengikuti “keinginan” pihak Dinas dengan mengalokasikan 20 persen dana DAK yang mereka terima. Konsekuensinya, bagi sekolah yang tidak menyetor 20 persen kepada pihak Dinas, tidak akan mendapatkan bantuan dana DAK di tahun selanjutnya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Bongkar Post, oknum Dinas Pendidikan mengumpulkan para kepsek yang ada di setiap kecamatan di tempat yang sudah ditentukan, melalui Koordinatornya KUPT Dinas Pendidikan yang ada di 11 kecamatan se-Kabupaten Pesawaran. Para kepala sekolah ini diberikan arahan untuk melakukan penyetoran 20 persen setelah dana DAK tahap II masuk ke rekening masing - masing sekolah. Parahnya, setoran 20 persen bagi sekolah penerima dana DAK ini terjadi selama bertahun - tahun. Di tahun 2012 – 2013 di masa kepemimpinan Kadisdik Heksus, setoran DAK juga terjadi. Tahun 2012 DAK yang diterima sebesar Rp56 miliar, dan tahun 2013 sekitar Rp30 miliar lebih. Kemudian, di tahun selanjutnya juga berulang. Di masa kepemimpinan Kadisdik Sabani, tahun 2014 DAK sebesar Rp14 miliar dan di tahun 2015 sebesar Rp21 miliar lebih. Artinya, selama kurang lebih empat tahun, triliunan dana pendidikan di Kabupaten Pesawaran “terserap” ke kantong oknum para pejabat Dinas Pendidikan yang korup. Kepala Dinas Pendidikan Pesawaran, saat ini, Sabani terkesan mengelak saat dikonfirmasi terkait persoalan ini. Ia hanya mengatakan, bahwa hal tersebut tidaklah benar. "Tidak, tidak ada pungli, itu kan sudah ada pemeriksaan dari berbagai pihak, dan semua tidak ada masalah," ujarnya, Rabu (21/9/2016), saat dihubungi via ponsel, dan mengaku sedang berada di jalan. Aktivis muda pengamat kebijakan anggaran daerah, Ansori mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran adalah bentuk gratifikasi dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. “Ini namanya korupsi transaktif, korupsi yang menunjukkan kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan yang menerima demi keuntungan bersama, dimana kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut,” ujar Ansori yang juga Dosen Pendidikan Budaya Anti Korupsi di Poltekes Tanjungkarang. Dikatakannya, bahwa tidak ada alasan bagi pihak aparat penegak hukum (polisi dan kejaksaan) untuk tidak memeriksa semua oknum pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, mulai dari Kadis, Kabid, PPK, PPTK, serta konsultan perencana dan pengawas teknis, karena ada dugaan keterlibatan menikmati setoran dana DAK. “Juga memanggil setiap kepala sekolah yang mendapat bantuan DAK sebagai saksi untuk bahan petunjuk pemeriksaan karena kerugian keuangan negara sudah jelas dari adanya pemotongan DAK 20 persen itu,” pungkasnya Ansori yang juga akademisi di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) ini menandaskan, bahwa Bupati saat ini (Dendi Ramadhona), harus bisa melawan aksi korup yang dilakukan para Kepala Daerah pendahulunya, yang turut menikmati aliran dana DAK. “Ini kan upaya Kadis untuk “cari muka” kepada Bupati, caranya ya itu mencarikan duit untuk Bupati dengan menerapkan kebijakan setoran DAK, alasan yang dikemukakan klise, untuk administrasi “jemput bola” DAK dari pusat,” tandasnya. APBD 2016 Tak jauh beda, pada pelaksanaan proyek Dinas Pendidikan tahun 2016, yang bersumber dari APBD Pesawaran senilai Rp12 miliar, sejumlah rekanan juga mengeluhkan nilai setoran sebesar 18 persen. Adapun realisasi APBD tahun ini diantaranya untuk pembangunan pagar SD - SMP, pembangunan pavingblok sekolah, dan pembangunan gedung sekolah baru. Salah seorang rekanan yang minta identitasnya dirahasiakan mengaku proyeknya “dihilangkan” lantaran setoran yang diminta pihak Dinas tidak bisa ia realisasikan sepenuhnya. “Setoran saya kurang, ya mau duit darimana, kerjaan belum dapat udah dminta setoran,” ujar rekanan yang mengerjakan proyek di Padang Cermin ini. (red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement