Responsive Advertisement
Penegak Hukum Masuk Angin, Kasi Penkum : Silahkan Saja Pengamat Menilai Kinerja Kejati Published on WEDNESDAY, 14 SEPTEMBER 2016 14:26 Bandar Lampung : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung diduga ‘masuk angin’ menindaklanjuti dugaan uang setoran di Dinas Bina Marga (DBM) dan beberapa kegiatan yang ada di dinas tersebut. "Silahkan saja pengamat menilai kinerja Kejati. Kita kerja sudah sesuai dengan Tupoksi, profesional, proporsional dan hati nurani," kata Kasi Penkum Kejati Lampung Yadi Rahmat, Selasa(13/09/2016). Akademisi dari Universitas Bandar Lampung (UBL), Gindha Ansori Wayka menuturkan, Kejati sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus (korupsi) seharusnya menjadi Garda terdepan dalam menanggapi masalah-masalah yang menyangkut dinas instansi di Lampung. "Kejati Lampung jangan terkesan berpangku tangan dalam melihat persoalan yang saat ini sedang krusial," ucap Ansori. Koordinator KPKAD ini menambahkan, tidak mungkin rekanan 'menjerit', aksi di mana-mana jika tidak ada sumbu utama dari persoalan ini secara nyata. "Kejati harus pasang wajah garang terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jangan 'main kaki' dengan alasan Forkompinda," tegasnya. Sebagai bagian dari masyarakat kata dia, penggerak korupsi, KPKAD sadar bahwa di Lampung korupsi sangat 'menggurita', mulai dari korupsi anggaran pembangunan hingga korupsi yang berlapis kebijakan. Kemudian kata Ansori, jika Kejati Lampung hanya pasif maka nanti ada kesannya dan stigma negatif. "Bahwa lembaga ini(Kejati) pun. Diduga mendapatkan manfaat dari dinas instansi tersebut," ungkapnya. Diketahui, Kejati Provinsi Lampung didesak mengusut tuntas berbagai kegiatan di Dinas Bina Marga(DBM) Lampung. Kegiatan itu antara lain, proyek pembangunan jalan ruas Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran- Branti Kabupaten Lampung Selatan, bersumber dari APBDP tahun 2015(DAK tambahan) dengan nilai Rp 7.9 miliar dan Rp 7 miliar yang terindikasi tidak sesuai spesifikasi. Spesifikasi itu seharusnya ketebalan aspal 5 cm namun, diduga kuat dikerjakan hanya 3 cm. "Akibatnya sebelum jadual kontrak jalan sudah hancur," kata korlap Aksi BALAK, Kahfi saat menggelar aksi di depan kantor Kejati Lampung, Senin(05/09/2016). Kemudian kata dia, dugaan penyimpangan sewa alat berat untuk penanganan darurat bencana yang pelaksanaannya tidak sesuai, hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 306 juta lebih. Lalu Kejati diminta mengusut pengeluaran anggaran sewa Dump Truk pada PT. HUL dan PT. MBS yang masing-masing bernilai Rp 1,044 miliar dan Rp 754 juta. "Dalam pelaksanaannya tidak ada bukti penggunaan sewa Dump Truk pada PT. HUL dan PT. MBS," urainya. Tak sampai di situ, Kahfi juga menuding DBM Lampung terindikasi membagikan proyek Penunjukan Langsung(PL) dengan diwajibkan 'setoran' 15-18 persen dari nilai proyek yang diselenggarakan DBM, melalui orang yang sudah ditunjuk DBM. "Kejati jangan diem duduk manis aja. Tapi investigasi laporan kami," seru dia. Kemudian kata Kahfi, Kejati didesak mengusut pembebasan lahan area Eks. LIPI seluas 350 Ha di Desa Purwotani Jati Agung, Lampung Selatan untuk pembangunan Kota Baru. "Kejati bentuk timnya. Ungkap agar masyarakat percaya akan keberadaan Kejati," ungkapnya. Ndi-lampungtoday.com

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement