Responsive Advertisement
KPKAD : Proyek Reklamasi Rugikan Negara Fajar Sumatera, 22092016 Ketua umum KPKAD, Ghinda Ansori Wayka Bandarlampung,FS-Ketua Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ghinda Ansori Wayka, mengatakan tidak jelasnya titik koordinat awal reklamasi menjadi penyebab utama sengketa di Pengadilan. "Saat ini terkait kepemilikan tanah PT. SKL. Sementara Pemkot Bandarlampung pada saat menyusun MOU dan SK pada tahun 2003 tersebut tidak mengatur secara detail persoalan titik awal reklamasi," kata Ginda. Ginda menambahkan, diduga tanah orang lain yang berada disekitar pun dirampas secara paksa karena dianggap menguasai tanah hasil reklamasi PT. SKL. “Artinya reklamasi ini gagal dan tak diurus. Objeknya saja tak dikuasai apalagi mau membayar pajaknya kepada negara dan daerah. Tak adanya pemasukan pajak ada indikasi kerugian Negara akibat reklamasi ini,” jelas Dosen jurusan Hukum UBL itu. Menurutnya dalam konstruksi hukum yang dimaksud dengan PT. SKL di dalam MOU dan SK Walikota itu adalah lahan seluas 20 hektar, Apabila kurang dari 20 hektar sesuai kenyataan hari ini hanya 9 hektar, maka ini bukan reklamasi PT. SKL. “Sehingga terjadi wan prestasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung,” pungkasnya. (TM).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement