Responsive Advertisement
Izin Reklamasi Tidak Jelas, Dewan Panggil PT SKL BANDARLAMPUNG, FS - 692016 Komisi I DPRD Bandarlampung akan panggil pihak PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL) yang melakukan Reklamasi di Pantai Way Lunik Kecamatan Panjang. Pemanggilan ini tak lain dari ketidak jelasan atas izin reklamasi PT SKL yang dinilai tidak sesuai dengan MOU antara Pemkot Bandarlampung dengan Pihak SKL. "Ya, kita akan undang untuk hering pihak SKL. Termasuk mitra satuan kerja berkaitan dengan perizinan, seperti bidang pemerintahan dan dinas Tata Kota," ujar Barlian Mansyur, anggota Komisi I DPRD Bandarlampung, saat menggelar jumpa Pers, berkaitan dengan rencana Program kerja Komisi I DPRD Bandarlampung. Senin, (5/9). Selain adanya beberapa informasi yang ditampung pihak Komisi I berkaitan dengan aktifitas dilahan Reklamasi SKL, lanjut Barlian, Pihaknya juga akan mempertanyakan adanya keberadaan perusahaan lain yang melakukan aktifitas di lahan reklamasi tersebut. "Ya kita dapat informasi lahan reklamasi SKL saat ini ada aktifitas perusahaan lainya. Jadi ini akan kita pertanyakan. Belum lagi berkaitan dengan izin reklamasi tersebut yang banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak," ujarnya. Sementara itu, Fandi Tjandra, anggota Komisi I DPRD lainya juga menyatakan, bahwa dirinya mengetahui, jika lurah setempat mengeluarkan sporadik untuk SKL. Padahal Pemkot Bandarlampung sudah mengeluarkan surat penghentian aktifitas di SKL. "Itu lurah nya yang buat sporadik untuk SKL pada tanggal 10 Mei 2016. Padahal Pemkot sudah mengeluarkan surat pada tanggal 5 Mei 2026 terkait penghentian aktifitas di lahan reklamasi SKL, saya pegang datanya," ujar politisi PDIP ini. Sementara itu, Ansori, biro Hukum Ormas DPP Petir Lampung juga menyatakan, bahwa saat ini, Ormas Petir Lampung telah melayangkan surat baik ke Pemkot Bandarlampung maupun BPN Bandarlampung. Untuk melakukan penghentian atau menganulir rencana pembuatan sertifikat lahan reklamasi SKL. "Lahan itu masih dalam sengketa. Kita juga heran, mengapa lahan reklamasi, sesuai dengan MOU antara Pemkot Bandarlampung dengan pihak SKL yang seharusnya lahan reklamasi harus dipenuhi seluas 20 hektar dari tahun 2003 hinga 2008, dan ternyata tidak bisa dipenuhi pihak SKL,"ungkapnya. Namun, sambung dia, pemkot Bandarlampung meminta pihak SKL agar menunjukan hak pemkot atas lahan reklamasi seluas 7,5 H. Dan informasinya sudah diajukan ke BPN untuk diproses pembuatan sertifikat. "Inikan aneh, padahal lahan tersebut jelas-jelas sedang dalam sengketa," ujar Ansori. Belum lagi, tambah Ansori, adanya surat dari DPRD Bandarlampung nomor : 005/354/23/II.13/2016 tertanggal 11 April 2016 perihal Rekomendasi terkait Perizinan SKL. " inti dari rekomendasi itu adalah penghentian kerjasama anatara pemkot Bandarlampung dengan SKL. Tapi sampai sekarang Pemkot Bandarlampung tidak melakukan pemutusan kerjasama. Hanya menyarankan menghentikan aktifitas, menjadi pertanyaan ada apa dan apa keuntungan pemkot atas Lahan reklamasi tersebut. "Tidak ada keuntungan sama sekali bahkan kerugian," ujar Ansori. Atas persoalan ini, Barlian Mansyur, memastikan akan segera menindaklanjuti, selain akan hering juga akan turun kelokasi. " Ya, kita akan undang untuk hearing dan nantinya kita tinjau kelokasi. Dan selain SKL termasuk perusahaan yang melakukan reklamasi lainya akan kita tinjau juga seperti reklamasi yang dilakukan BW," ujar Politis Partai Golkar ini. (TM)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement