Responsive Advertisement
Hentikan Reklamasi, Ormas Petir Lampung Kirim Surat ke Pemkot dan BPN Bongkar Post 9:09:00 AM Bandar Lampung, BP DPP Petir Lampung melayangkan surat terkait reklamasi Teluk Lampung ke Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun BPN Bandar Lampung, untuk menghentikan reklamasi. Hal itu dikatakan Ansori, Biro Hukum Ormas DPP Petir Lampung, Minggu (11/9/2016). Menurut Ansori, Ormas Petir Lampung telah melayangkan surat baik ke Pemkot maupun BPN Bandar Lampung untuk menghentikan atau menganulir rencana pembuatan sertifikat lahan reklamasi SKL. "Lahan itu masih dalam sengketa. Kita juga heran, mengapa lahan reklamasi sesuai dengan MoU antara Pemkot Bandar Lampung dengan pihak PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL) yang seharusnya lahan reklamasi harus dipenuhi seluas 20 hektare dari tahun 2003 hinga 2008, dan ternyata tidak bisa dipenuhi pihak SKL, tapi Pemkot Bandar Lampung meminta pihak SKL agar menunjukan hak pemkot atas lahan reklamasi seluas 7,5 ha. Dan informasinya sudah diajukan ke BPN untuk diproses pembuatan sertifikat. Inikan aneh, padahal lahan tersebut jelas-jelas sedang dalam sengketa," beber Ansori. Belum lagi, lanjut Ansori, adanya surat dari DPRD Bandar Lampung nomor : 005/354/23/II.13/2016 tertanggal 11 April 2016 perihal Rekomendasi terkait Perizinan SKL. "Inti dari rekomendasi itu adalah penghentian kerja sama antara Pemkot Bandar Lampung dengan SKL. Tapi sampai sekarang Pemkot tidak melakukan pemutusan kerja sama. Hanya menyarankan menghentikan aktivitas, menjadi pertanyaan ada apa dan apa keuntungan Pemkot atas Lahan reklamasi tersebut. Tidak ada keuntungan sama sekali bahkan kerugian," ujar Ansori. Sementara, Komisi I DPRD Bandar Lampung akan memanggil pihak PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL), bersama dengan pengembang reklamasi lainnya termasuk reklamasi TWL yang kini masuk ranah hukum persoalan izin yang diduga palsu. Pemanggilan ini tak lain dari ketidak jelasan atas izin reklamasi PT SKL yang dinilai tidak sesuai dengan MOU antara Pemkot Bandar Lampung dengan Pihak SKL. "Ya, kita akan undang untuk hearing pihak SKL. Termasuk mitra satuan kerja berkaitan dengan perizinan, seperti bidang pemerintahan dan dinas Tata Kota," ujar Barlian Mansyur, berkaitan dengan rencana Program Kerja Komisi I, pekan lalu. Selain adanya beberapa informasi yang ditampung pihak Komisi I berkaitan dengan aktivitas di lahan Reklamasi SKL, lanjut Barlian, pihaknya juga akan mempertanyakan adanya keberadaan perusahaan lain yang melakukan aktivitas di lahan reklamasi tersebut. Selain itu, menurut Berlian, dalam MoU antara pemerintah dengan pengembang TWL, 16 persen dari hasil reklamasi harus diserahkan ke Pemkot, tapi hingga kini DPRD belum mengetahui kejelasan itu. (tk)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement