Responsive Advertisement
09/9/2016, 11:07 Usai Disumpah jadi Advokat Ansori Langsung Gugat PT SKL ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang@inilampung INILAMPUNG.Com – Usai disumpah menjadi Advokat, Kamis (8/9/2016), Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Ansori, SH menggugat PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL) senilai Rp 700 juta. Gugatan Ansori Wayka yang mewakili penggugat Kosim (82) itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor perkara 148/G/Pdt/2016/PNTJK tertanggal 8 September 2016. Dalam siaran pers yang diterima inilampung.com, pihak kuasa hukum Kosim, Ansori, mengatakan alasan penggugatan itu karena PT SKL telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotan tanah milik penggugat (Kosim). “Sekira bulan Juni 2016, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, PT SKL telah melakukan penimbunan, penggalian, pengerusakan atas tanah. Dan karena penimbunan dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (PT SKL) tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk tidak diteruskan akan tetapi Tergugat cenderung untuk menguasai obyek sengketa dan melawan hukum,” tuturnya. Dilanjutkannya, akibat melakukan penyerobotan tanah itu, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.700 juta. “Penggugat mengalami kerugian diantaranya tidak dapat menikmati hasil dari menanami tanah tersebut sejak tahun 2007 hingga gugatan ini diajukan, yakni sebesar Rp. 2,5 juta per tahun x 9 tahun = Rp. 23,5 juta; Penebangan / pengrusakan tanam tumbuh yang berada di atas tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Biaya pengembalian / penimbunan kembali tanah yang telah digali sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Kerugian untuk mengangkat/membuang urugan/timbunan berupa tanah cadas bercampur batu kerikil Rp. 471.500.000,00 (empat ratus tujuh puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah),” jelasnya. Ansori menceritakan bahwa kliennya yang bernama Kosim sebagai pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso RT.04 LK. I Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Tanggal 17 Desember 2001, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 17 Desember 2001, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 17 Desember 2001, seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara; Kali/Sungai Way Kuala; sebelah timur; Laut Teluk Lampung, sebelah selatan; Tanah Sdr. Bahtiar; dan sebelah barat; Tanah Sdr. Abidin Sutanto. “Penggugat juga memiliki dan menguasai fisik tanah tersebut sejak tanah 1960 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 17 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang dan ditanda-tangani tua-tua Kampung merupakan dasar kepemilikan/penguasaan atas bidang tanah,” katanya, melalui rilis yang diterima inilampung.com, Kamis (8/9/2016). Selain itu, lanjutnya tanah tersebut oleh Penggugat juga telah ditanami berbagai macam tanaman yakni Pohon Akasia, Pohon Kelapa, Pisang, Singkong dan tanaman-tanaman lainnya; “Terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 di atas kurang lebih mulai tahun 2007 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah dilakukan penimbunan dan sebagian dari tanah tersebut juga dilakukan penggalian serta pengerusakan terhadap tanam tumbuh yang berada di atasnya,” terangnya. Bahwa penimbunan dengan menggunakan tanah cadas menyebabkan tanah yang semula subur menjadi kurang subur untuk ditanami meskipun telah dilakukan pemupukan terhadap tanaman tersebut. “Berdasarkan dalil-dalil itu, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya,” ucapnya. Selain itu, tambahnya mnyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara, menyatakan tergugat adalah pihak yang tidak berhak atas tanah objek perkara dan atau tidak memiliki kepentingan atas tanah objek perkara. “Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.700 juta, menghukum siapapun di kemudian hari yang mendapat hak atas tanah aquo dari tergugat, atau dari siapapun untuk menyerahkan tanahnya kepada penggugat. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat; Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan mohon putusan yang seadil-adilnya,” tutupnya. (Rls/ilc-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement