Responsive Advertisement
10 Pemberitahuan Pengaturan Akun Permintaan Pertemanan Lihat Semua Permintaan Pertemanan Bagus Hermanto 9 teman yang sama M Idris 9 teman yang sama Aldoo Aprizo Setianagaswara II 49 teman yang sama PenyelenggaraPameran DiLampung 23 teman yang sama Khamrus Ratusebuay 2 teman yang sama Orang yang Mungkin Anda Kenal Lihat Semua Orang yang Mungkin Anda Kenal Mahda Lena 35 teman yang sama Bahasa Indonesia · English (US) · Basa Jawa · Español · Português (Brasil) Privasi · Ketentuan · Iklan · Pilihan Iklan · Kuki · Lainnya Facebook © 2016 Kabar Berita Gindha Ansori Wayka 11 mnt · Petir Lampung Desak Kejati Usut Tuntas Indikasi Korupsi BBWSMS segan 2016-09-08 14:27:00 Dibaca 52 Koranpagi.co—DPP Petir Lampung mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang membelit institusi Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS). Melalui Biro Hukum DPP Petir Lampung, Anshori, SH, mendesak Kejati untuk menindaklanjuti laporan ormas Petir yang disampaikan ke Kejati, beberapa waktu lalu. “Kami minta Kejati harus mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi di tubuh BBWSMS, pengungkapan kasus korupsi jangan setengah hati, karena nilai proyek yang terindikasi korupsi mencapai miliaran rupiah, dan ini jelas menimbulkan kerugian negara,” tandasnya, Kamis (8/9/2016). Dikatakan Anshori, pihaknya juga menuntut adanya keterbukaan informasi kepada pihak pelapor terkait sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti. “Ya, kami minta adanya informasi resmi dari pihak Kejati Lampung terkait tindak lanjut laporan kami tersebut,” tegasnya. Diketahui, DPP Petir Lampung pada 1 Juli 2016 lalu, mendemo BBWSMS terkait sejumlah proyek yang terindikasi korupsi. Diantaranya, proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Bunut (Lanjutan) tahun 2015 yang dikerjakan PT. Fatimah Indah Utama dengan Nomor Kontrak : HK.02.07/03/SNVT-PJPAMS/IRA-II/VI/2015 senilai Rp58,056 miliar dan Surat Penunjukkan Nomor IR.03.01/SNVT PJPAMS/IRA.II/177 tertanggal 26 Mei 2015, Proyek pembuatan revertment Pantai Canti tahun 2014 senilai Rp8,4 miliar, dan Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Kunjir (lanjutan) tahun 2015 dengan nilai pagu Rp7,4 miliar yang dikerjakan oleh PT. Sinar Intan Papua Permai dengan Nomor Kontrak HK.02.07/03/SNVT-PJPAMS/PK.SP.II/IV/2015 senilai Rp6,4 miliar. “Ketiga proyek itu diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi sehingga ketahanan bangunan sangat rendah dan tidak bertahan lama,” ujar Anshori Biro DPP Petir Lampung, beberapa waktu lalu. Menyusul, proyek Rehabilitasi Tanggul Banjir Seputih Surabaya yang dimenangkan oleh PT Trampil Bina Sentosa dengan nilai penawaran Rp4.360.631.000, pembangunan/revetment Pantai Ketapang yang dimenangkan oleh PT. Antara Kontruksi dengan nilai penawaran Rp8.874.778.000, keduanya ditengarai terdapat unsur gratifikasi proyek dalam pelaksanaannya. Lalu, pembangunan tanggul di Desa Pakuan Ratu, Waykanan yang menelan anggaran sebesar Rp6 miliar tahun 2014, yang sempat jebol. Dan, proyek pengamanan Pantai Muara Gading Mas di Lampung Timur senilai Rp7.723.957.000 tahun 2014, dan tahun 2015 sebesar Rp10.145.146.000. “Kami sudah menyampaikan laporan dugaan penyimpangan anggaran proyek BBWSMS tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Indikasinya, proyek-proyek itu sangat merugikan keuangan negara karena dikerjakan asal - asalan. Kami minta pihak Kejati merespon laporan kami,” tegas Anshori. Pihaknya pun menyatakan, bahwa apa yang dilakukannya adalah demi menjaga dan menyelamatkan aset daerah yang dibangun dengan dana negara, sejalan dengan Bab V Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 Ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta, Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 8 ayat (1 - 2) dan Pasal 9 (1). “Kami mendesak Kejati Lampung agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pekerjaan - pekerjaan di BBWSMS yang diduga kuat terjadi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. Sementara, proyek BBWSMS lainnya yang juga mendapat sorotan, yaitu Rehabilitasi Jaringan Daerah Rawa Mesuji – Tulangbawang. Proyek dengan nilai kontrak Rp12.440.296.000 yang tertuang dalam surat bernomor kontrak HK.02.07/08/SNVT-PJPAMS/IRA-III/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang dikerjakan oleh PT Asmi Hidayat ini, diduga bermasalah. Proyek yang seharusnya mampu memperbaiki kondisi jaringan Daerah Rawa Mesuji – Tulangbawang, malah membuat air naik ke jalan hingga masuk ke rumah warga saat air pasang. Ditengarai, proyek yang berada di Desa Sidang Sidorahayu, Rawajitu Utara ini, tidak dikerjakan sesuai aturan dan spesifikasi pekerjaan. Adapun tahapan pekerjaan yang dilaksanakan berupa rehab saluran primer, rehab saluran skunder, pembersihan lapangan, dan perkuat tebing menggunakan kayu gelam. Proses penimbunan tanah, dan penggunaan kayu gelam, diduga kuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB. Begitu pula dengan pengerukan kanal yang tidak menggunakan ponton, dan tanah untuk menimbun tanggul juga kurang. Hal inilah yang menyebabkan air bisa masuk ke rumah warga. Kemudian, pada proyek normalisasi tanggul di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah bersumber dari anggaran BBWSMS tahun 2015 dan 2016. Menjadi “Proyek tak Bertuan”, lantaran di lokasi pekerjaan tidak ada satupun plang proyek terpasang, saat itu. Bahan material yang digunakan untuk poyek normalisasi tanggul ini pun diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu, baik dalam pemakaian besi, maupun adukan semen, sehingga diduga kuat proyek tersebut asal jadi, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan. Sempat dikonfirmasi salah satu media harian cetak lokal, di lokasi pekerjaan, pengawas pekerjaan yang namanya enggan disebutkan menjelaskan, bahwa pekerjaan tersebut milik salah seorang yang bertugas di instansi pemerintah daerah Lampung Selatan. Terungkap oleh pengawas lainnya, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan secara berkelanjutan, di tahun 2015 dan di tahun 2016 ini. “Kami disini hanya mengerjakan sesuai petunjuk dan arahan bos, dan kami mengerjakan dan memakai bahan yang sudah disediakan oleh bos,” ujar pengawas ini. Proyek lainnya, pembangunan Embung Sukoharjo IV yang dikerjakan oleh CV. Xena Perdana dengan nilai Rp642.235. 000, pembangunan Embung Fajar Baru yang dikerjakan oleh CV. Galih Pratama Jaya dengan nilai Rp996.455.000. Lalu, proyek rehabilitasi Tanggul Sungai Way Tipo (lanjutan) yang dikerjakan PT. Delima Intan Abadi dengan nilai Rp3.565.954.800, dan pembangunan Tanggul Tambak Boyo (lanjutan) yang dikerjakan PT. Trampil Bina Sentosa dengan nilai Rp7.406.166.000. Pada kedua proyek tersebut, tanah yang digunakan untuk pembuatan tanggul mengambil tanah dari sekitar lokasi dengan cara mengeruk dan membuat siring yang dalam. Padahal seharusnya tanah diambil dari luar lokasi pekerjaan. Sebelumnya, pada Senin (5/9), saat dikonfirmasi, Kejati Lampung, Syafrudin, SH, MH mengaku terus memonitoring penuntasan kasus tersebut. Namun sayangnya, Kejati melempar kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di wilayah masing - masing proyek itu berada. “Itu pekerjaan Kejari masing – masing, karena lokasi pekerjaannya disana, misal di Lamsel Kejari Kalianda, Lamteng Kejari Gunungsugih, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat Kejari Menggala. Nanti kami akan tagih hasilnya. Kita akan terus monitoring untuk kasus ini (BBWSMS, red). Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kasi Pidsus dan Kasi Intel, tidak akan efektif dan efisien jika lopusnya kita ambil alih,” jelas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Syafrudin, SH, MH. (din/gan)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement