Responsive Advertisement
06 Sep 2016 Dugaan Korupsi Proyek BBWSMS: Dilempar ke Kejari, Kejati Terus Monitoring Bandar Lampung, Bongkar Post Terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang membelit institusi Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengaku terus memonitoring penuntasan kasus tersebut. Namun sayangnya, Kejati melempar kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di wilayah masing-masing proyek itu berada. “Itu pekerjaan Kejari masing – masing, karena lokasi pekerjaannya disana, misal di Lamsel Kejari Kalianda, Lamteng Kejari Gunungsugih, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat Kejari Menggala. Nanti kami akan tagih hasilnya. Kita akan terus monitoring untuk kasus ini (BBWSMS, red). Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kasi Pidsus dan Kasi Intel, tidak akan efektif dan efisien jika lopusnya kita ambil alih,” jelas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Syafrudin, SH, MH, di ruang kerjanya, Senin (5/9/2016). Sementara, pihak BBWSMS, bersikap tertutup. Hingga berita ini diterbitkan, tidak satupun pejabat BBWSMS, bahkan Humas-nya dapat dimintai keterangan. Janji pihak Humas BBWSMS, Yanti yang hendak mengkonfirmasikan persoalan ini kepada bagian yang menangani masing-masing proyek yang diberitakan pun, tak kunjung ada klarifikasi layaknya Bagian Humas. Namun sebelumnya, Yanti sempat menyatakan bahwa beberapa pekerjaan yang diberitakan sudah dalam penyidikan. “Memang sudah dalam penyidikan, tapi akan saya tanyakan dulu kepada orang yang dituju dalam pemberitaan yang dibuat,” kata Yanti via ponsel, pada Kamis (25/8). Diketahui, daftar proyek yang diduga kuat terindikasi korupsi yang ada di tubuh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) semakin panjang. Diantaranya, proyek Normalisasi Tanggul di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Pembangunan Embung di Pringsewu, Rehabilitasi Tanggul Sungai Way Tipo (lanjutan), Pembangunan Tanggul Tambak Boyo (lanjutan), Rehabilitasi Daerah Irigasi Bunut (lanjutan), Pembuatan Revetment Pantai Canti, Pembangunan Pengamanan Pantai Kunjir (lanjutan). Lalu, Rehabilitasi Tanggul Banjir Seputih Surabaya, Pembangunan / Revetment Pantai Ketapang, Pembangunan Tanggul di Desa Pakuan Ratu Waykanan, dan Pengamanan Pantai Muara Gading Mas di Lampung Timur. Ditambah lagi, Rehabilitasi Jaringan Daerah Rawa Mesuji – Tulangbawang. Ini menambah panjang daftar kasus yang diduga kuat terindikasi korupsi di tubuh BBWSMS Anehnya, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tidak cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan yang masuk terkait dugaan korupsi proyek-proyek di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) tersebut. Saat dikonfirmasi via ponsel, pihak Kejati Lampung melalui Kasipenkum Yadi Rahmad, seolah bingung. Kejati Lampung melempem ? Ditanya terkait salah satu laporan yang masuk ke Kejati yang disampaikan oleh Ormas PETIR Lampung, Yadi mengaku tidak terpantau. “PETIR ya…, tempo itu laporan saat aksi atau laporan begini aja. Soalnya ada yang melalui pos, atau orang langsung datang, jadi tidak melalui kita tapi ke sekretariat. Jadi tidak kepantau nih…,” ujar Yadi, saat dihubungi via ponsel, Selasa (23/8). Pada proyek Rehabilitasi Jaringan Daerah Rawa Mesuji – Tulangbawang tahun anggaran 2015 dengan nilai kontrak Rp12.440.296.000 yang tertuang dalam surat bernomor kontrak HK.02.07/08/SNVT-PJPAMS/IRA-III/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang dikerjakan oleh PT Asmi Hidayat, diduga bermasalah. Proyek yang seharusnya mampu memperbaiki kondisi jaringan Daerah Rawa Mesuji – Tulangbawang, malah membuat air naik ke jalan hingga masuk ke rumah warga saat air pasang. Ditengarai, proyek yang berada di Desa Sidang Sidorahayu, Rawajitu Utara ini, tidak dikerjakan sesuai aturan dan spesifikasi pekerjaan. Adapun tahapan pekerjaan yang dilaksanakan berupa rehab saluran primer, rehab saluran skunder, pembersihan lapangan, dan perkuat tebing menggunakan kayu gelam. Proses penimbunan tanah, dan penggunaan kayu gelam, diduga kuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB. Begitu pula dengan pengerukan kanal yang tidak menggunakan ponton, dan tanah untuk menimbun tanggul juga kurang. Hal inilah yang menyebabkan air bisa masuk ke rumah warga. Kemudian, pada proyek normalisasi tanggul di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah bersumber dari anggaran BBWSMS tahun 2015 dan 2016. Menjadi “Proyek tak Bertuan”, lantaran di lokasi pekerjaan tidak ada satupun plang proyek terpasang, saat itu. Bahan material yang digunakan untuk poyek normalisasi tanggul ini pun diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu, baik dalam pemakaian besi, maupun adukan semen, sehingga diduga kuat proyek tersebut asal jadi, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan. Sempat dikonfirmasi Bongkar Post di lokasi pekerjaan, pengawas pekerjaan yang namanya enggan disebutkan menjelaskan, bahwa pekerjaan tersebut milik salah seorang yang bertugas di instansi pemerintah daerah Lampung Selatan. “Saya hanya ngawasin aja bang, untuk hal yang lain saya tidak tahu, tanyakan saja sama yang bersangkutan,” ujar pengawas ini. Terungkap oleh pengawas lainnya, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan secara berkelanjutan, di tahun 2015 dan di tahun 2016 ini. “Kami disini hanya mengerjakan sesuai petunjuk dan arahan bos, dan kami mengerjakan dan memakai bahan yang sudah disediakan oleh bos,” ujar pengawas ini. Dari hasil pantauan Bongkar Post, tahun ini pekerjaan normalisasi tanggul sudah mulai dilaksanakan kembali. Sayangnya, pihak pelaksana dan pengawas proyek tidak ada di lokasi. Proyek lainnya, pembangunan Embung Sukoharjo IV yang dikerjakan oleh CV. Xena Perdana dengan nilai Rp642.235. 000, pembangunan Embung Fajar Baru yang dikerjakan oleh CV. Galih Pratama Jaya dengan nilai Rp996. 455. 000. Berdasarkan hasil investigasi LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) dan Pusat Studi Kajian Korupsi (PUSAKI) Lampung, pekerjaan tampak asal - asalan, dimana susunan batunya tidak rapih, tidak ada tanaman penghalang tebing, pembuatan tangga atau semen siring yang asal terpasang. “Pekerjaan ini tidak bermutu dan dikerjakan tidak profesional, pemborongnya jelas untung besar," tandas Nova Handra, Ketua LSM L@PAKK. Lalu, proyek rehabilitasi Tanggul Sungai Way Tipo (lanjutan) yang dikerjakan PT. Delima Intan Abadi dengan nilai Rp3.565.954.800, dan pembangunan Tanggul Tambak Boyo (lanjutan) yang dikerjakan PT. Trampil Bina Sentosa dengan nilai Rp7.406.166.000. Pada kedua proyek tersebut, tanah yang digunakan untuk pembuatan tanggul mengambil tanah dari sekitar lokasi dengan cara mengeruk dan membuat siring yang dalam. “Padahal seharusnya mereka mengambil tanah dari dari luar lokasi kegiatan," ujar Samsul Bahri, Ketua PUSAKI Lampung. Sebelumnya, ormas PETIR Lampung juga menyorot proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Bunut (Lanjutan) tahun 2015 yang dikerjakan PT. Fatimah Indah Utama dengan Nomor Kontrak : HK.02.07/03/SNVT-PJPAMS/IRA-II/VI/2015 senilai Rp58,056 miliar dan Surat Penunjukkan Nomor IR.03.01/SNVT PJPAMS/IRA.II/177 tertanggal 26 Mei 2015, Proyek pembuatan revertment Pantai Canti tahun 2014 senilai Rp8,4 miliar, dan Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Kunjir (lanjutan) tahun 2015 dengan nilai pagu Rp7,4 miliar yang dikerjakan oleh PT. Sinar Intan Papua Permai dengan Nomor Kontrak HK.02.07/03/SNVT-PJPAMS/PK.SP.II/IV/2015 senilai Rp6,4 miliar. “Ketiga proyek itu diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi sehingga ketahanan bangunan sangat rendah dan tidak bertahan lama,” ujar Anshori Biro DPP Petir Lampung, beberapa waktu lalu. Menyusul, proyek Rehabilitasi Tanggul Banjir Seputih Surabaya yang dimenangkan oleh PT Trampil Bina Sentosa dengan nilai penawaran Rp4.360.631.000, pembangunan/revetment Pantai Ketapang yang dimenangkan oleh PT. Antara Kontruksi dengan nilai penawaran Rp8.874.778.000, keduanya ditengarai terdapat unsur gratifikasi proyek dalam pelaksanaannya. Lalu, pembangunan tanggul di Desa Pakuan Ratu, Waykanan yang menelan anggaran sebesar Rp6 miliar tahun 2014, yang sempat jebol. Dan, proyek pengamanan Pantai Muara Gading Mas di Lampung Timur senilai Rp7.723.957.000 tahun 2014, dan tahun 2015 sebesar Rp10.145.146.000. “Kami sudah menyampaikan laporan dugaan penyimpangan anggaran proyek BBWSMS tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Indikasinya, proyek-proyek itu sangat merugikan keuangan negara karena dikerjakan asal - asalan. Kami minta pihak Kejati merespon laporan kami,” tandas Anshori. Pihaknya pun mengklaim, bahwa apa yang dilakukannya adalah demi menjaga dan menyelamatkan aset daerah yang dibangun dengan dana negara, sejalan dengan Bab V Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 8 ayat (1 - 2) dan Pasal 9 (1). “Sekali lagi kami mendesak Kejati Lampung agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pekerjaan-pekerjaan di BBWSMS yang diduga kuat terjadi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (eko/arta)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement