Responsive Advertisement
SIDANG GUGATAN KPKAD ATAS GUBERNUR LAMPUNG JABAT KETUA KONI Bandarlampung, Poros Lampung Edisi Kamis, 25 Agustus 2016 Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung kekeh akan tetap mengajukan tuntutan agar Gubernur Lampung melepaskan jabatan sebagai Ketua KONI Lampung Sidang perdana dengan agenda gugatan oleh KPKAD (Komisi Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah) atas jabatan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardho sebagai ketua umum KONI Provinsi Lampung, digelar di Pengadilan Negeri kelas 1A Bandarlampung, Selasa (23/8/2016). Diketahui sebelumnya, KPKAD (penggugat) melalui kuasa hukumnya Ardian Angga, Chairudin, Ratna Willis dan Sidik Efendi , mengajukan surat gugatan perbuatan melawan hukum atas surat keputusan (SK) ketua umum KONI Pusat No:77 tahun 2015, tanggal (7/8)2015 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015 - 2019 dan lampirannya. Surat atas gugatan tersebut ditujukan kepada para tergugat yakni tergugat I selaku ketua umum Koni Pusat May Jend TNI Toto Suratman, dan tergugat II Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo. Adapun materi gugatan adalah bahwa kedudukan M.Ridho Ficardo M.Si yang menjabat sebagai Gubernur Lampung juga merangkap jabatan sebagai ketua KONI Lampunh adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum. Puadi Jailani, Kabag bantuan hukum dari Biro Hukum Pemprov Lampung sebagai kuasa hukum Tergugat II (Gubernur Lampung) setelah selsai persidangan mengatakan bahwa hasil mediator yang baru saja dilakukan, Hakim Mediator Ahmad Suhel menyampaikan bahwa pada sidang selanjutnya, yang akan digelar (5/9) yang akan datang pada masing-masing pihak, yaitu penggugat dan tergugat 1 serta tergugat II untuk menyerahkan resume. Sementara itu, Ansori Kordinator Presidium KPKAD Lampung, menyatakan proses mediasi yang disampaikan hakim adalah proses lajim sebuah persidang Perdata maupun PTUN. Sebagaimana diatur dalam aturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. "Yang jelas kita ikuti dulu proses yang ada. Akan tetapi kita tetap kekeh pada tuntutan kita, bahwa Gubernur Lampung harus melepaskan Jabatan sebagai Ketua KONI Lampung. Karena sesuai dengan bahasa undang-undang, peraturan pemerintah dan putusan mahkamah konsitusi terkait jabatan Ketua Koni tidak dibenarkan dijabat oleh pejabat Publik," ujarnya. (Alam)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement