Responsive Advertisement
22/8/2016 16:31:31 [Komentar] 0 [Dibaca] 317 DPRD Kaji Pembentukan Pansus Makelar Proyek Harianlampung.com - Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni menyatakan akan mengkaji pembentukan panitia khusus (pansus) dan tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap dugaan setoran proyek sebesar Rp14 miliar yang melibatkan Farizal Badri Zaini, Kepala Biro Perekenomian Setda Provinsi Lampung. Ismet mengatakan sudah menerima masukan dari Komite Pemantau Kebijakan Dan Anggaran Daerah (KPKAD) dan Lampung Corruption Watch (LCW) usai menggelar aksi damai di Lapangan Korpri Gubernur Lampung, Senin (11/8). “Kami siap mempelajari data-data dokumen yang ada. Sejauh ini kami kan hanya mendengar dari media. Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi lagi dengan KPKAD dan ICW. Setelahnya akan kami bahas pembentukan TPF dan Pansus,” katanya kepada harianlampung.com. Menurutnya, kasus dugaan setoran ini mencoreng nama baik instansi DPRD Lampung. Mengenai dugaan YR, anggota komisi IV DPRD yang diduga menjadi penyetor dalam pengkondisian tersebut, Ismet mengatakan pihaknya masih belum bisa memastikan. “Yang jelas kasus ini tidak bisa dibiarkan. Akan kami tindak lanjuti segera, namun kami masih perlu mengkaji fakta-fakta yang ada. Keterlibatan anggota dewan itu kan masih katanya juga, belum ada bukti pastinya,” katanya. Pada pagi harinya, sejumlah massa ICW dan KPKAD menggelar aksi damai menuntut kasus setoran proyek pemprov. Husni Mubarok, perwakilan LCW mendesak Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo memberikan sanksi dan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam setoran proyek di Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Cipta Karya pada anggaran 2016. Menurut Husni, Farizal berdalih melakukan penarikan dana tersebut atas perintah lisan Gubernur Lampung. Hal ini terungkap di sejumlah dokumen berupa percakapan via aplikasi whatsapp dan video saat pertemuan Djoko Prihartanto dan Farizal. Husni juga menuntut kasus tersebut segera diusut tuntas. Mengingat Djoko sudah melaporkan ke Polda Lampung dengan nomor laporan LP/B-1009/VII/2016/LPG/SKT dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor agenda 2016-08-000039 dan nomor informasi 85298 tertanggal 10 Agustus 2016. “Karo Perekonomian melakukan diklaim dan melakukan penarikan setoran proyek mengatasnamakan gubernur, namun hingga kini belum ada langkah nyata. Bahkan terkesan ada pembiaran, padahal ini persoalan serius yang menyangkut wibawa pemerintah,” katanya di sela orasi di kantor Gubernur Lampung pada Senin (22/8)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement