Responsive Advertisement
Tikus Anggaran di Dinas Bina Marga Lampung jadi Sorotan 18 Juli 2016 INILAMPUNG.Com – Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Yozi Rizal mendesak Gubernur Lampung untuk segera memerintahkan Dinas Bina Marga setempat untuk menyelesaikan temuan BPK RI Perwakilan Lampung. Menurut Politisi Partai Hanura itu, di Dinas Bina Marga Lampung ditemukan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp6.265.242.214,46. “Gubernur harus segera memerintahkan pada pihak DBM untuk segera menyelesaikan atau menagih kepada pihak terkait untuk disetorkan ke Kas Pemprov. Dan itu jangan terlalu lama,” katanya, kepada inilampung.com, Minggu (19/7). Dilanjutkannya, bila ternyata Dinas Bina Marga tidak mampu menyelesaikan dugaan kerugian negara itu, dan terindikasi adanya dugaan tindak pidana, dirinya setuju agar para penegak hukum dapat melakukan pengusutan. “Bila memang ada indikasi tindak pidana, saya kira aparat penegak hukum bisa saja melakukan tindakan penyelidikan dan meningkatkan pada tahap penyidikan bila ditemukan alat bukti yang memadai,” ucapnya. Sebab, kata dia, apabila DBM tidak mampu menyelesaikan kerugian itu, dinilainya akan mempengaruhi laporan kinerja pemerintah. “Ya kalau tidak bisa menyelesaikan, konsekuensinya akan mempengaruhi laporan kinerja pemerintah. Bisa saja nanti DPRD yang akan merekomendasikan kepada pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti. Dan jika hasil penyelidikan ternyata ada unsur pidana korupsi, dan terbukti pihak DBM terlibat, tentu harus mempertanggungjawabkan secara hukum,” tutupnya. Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Lampung, Fraksi Partai Golkar, Ali Imron. Menurut Ali Imron, eksekutif harus serius menyikapi temuan BPK RI Perwakilan Lampung. Karena kerugian itu sangat besar sekali. “Harus diberi sanksi tegas dan diminta untuk bertanggung jawab saja. Bukan hanya mengembalikan saja,” tuturnya. Apalagi, lanjutnya, dalam rekomendasi yang disampaikan Panja LHP BPK RI DPRD Lampung juga sangat jelas sekali bahwa para pimpinan SKPD sering melakukan kesalahan yang berulang ulang dan selalu mangkir dalam undangan hearing dengan DPRD Lampung. Oleh karena itu, lanjutnya, Gubernur Lampung, harus dengan tegas menegur dan melakukan pemberian sanksi kepada pimpinan SKPD. “Gubernur harus tegas menegur dan bukan di evaluasi para kepala SKPD itu, bila perlu mereka dicopot dari jabatannya. Kalau begini terus kapan Lampung akan maju,” tandasnya. Sementara, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) berencana melaporkan Dinas Bina Marga ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Menurut Koordinator Presidium KPKAD Ansori, laporan yang akan dilayangkannya itu terkait temuan BPK Lampung adanya dugaan kerugian negara di Dinas Bina Marga Lampung sebesar Rp6.265.242.214,46. “Jadi temuan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini berperan sangat strategis dalam membantu dan bahkan dapat disebut sebagai pintu masuk menentukan proses penegakan hukum (law enforcement) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara,” katanya dia melalui rilisnya, Jumat (15/7). Oleh karena itu, lanjutnya, temuan BPK itu bisa memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti. Karena telah ada pengungkapan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. (wan/ilc-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement