Responsive Advertisement
Surya Andalas, 20 juli 2016 DPRD LAMPUNG MINTA GUBERNUR GANTI PEJABAT DINAS BINA MARGA Bandarlampung-Kinerja Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung terus disorot. Dinas paling besar anggarannya ini dituding kurang profesional dalam bekerja. Anggota DPRD Lampung Komisi II Budi Yuhanda menyarankan ada evaluasi di jajaran satuan kerja DBM Lampung. Hal ini karena sudah banyaknya laporan masyarakat, seperti karena kurang memadai jalan yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu ia meminta secepatnya agar di lakukan rolling (mutasi) Pegawai di satuan kerja tersebut. Sebab, keuntungannya agar Pemerintahan Gubernur Ridho Ficardo Lampung dapat berjalan pembangunannya selama 3 tahun kedepan. Melihat dari pantauannya selama 2 tahun ini infrastruktur pembangunan belum berjalan dengan baik. Politisi NasDemi menilai pembangunan jalan di Lampung masih kurang baik, nampak jelas pantauan di lapangan. Sebagai wakil rakyat pihaknya berhak meminta pertanggung jawaban laporan kenerja pembangunan di masing-masing satker yang sudah berjalan demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Lampung. Adanya elemen mengadukan kelebihan pembayaran di Kejaksaan Tinggi, pihaknya sangat mengapersiasi langkahnya. Dan ia juga mendesak Gubernur Lampung untuk segera memerintahkan Dinas Bina Marga setempat untuk menyelesaikan temuan BPK RI Perwakilan Lampung. Karena, di Dinas Bina Marga Lampung ditemukan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp6.265.242.214,46. Budi menambahkan, Gubernur Lampung, M. Ridho Fikardo harus segera memerintahkan pada pihak DBM untuk segera menyelesaikan atau menagih kepada pihak terkait. "Untuk disetorkan ke kas daerah Pemprov. Dan itu jangan terlalu lama,” papar Budi, Rabu(20/07/2016). Dilanjutkannya, bila ternyata DBM tidak mampu menyelesaikan dugaan kerugian negara itu, dan terindikasi adanya dugaan tindak pidana, dirinya setuju agar para penegak hukum dapat melakukan pengusutan. “Saya kira aparat penegak hukum bisa saja melakukan tindakan penyelidikan dan meningkatkan pada tahap penyidikan bila ditemukan alat bukti yang memadai,” ucapnya. Sebab, kata dia, apabila DBM tidak mampu menyelesaikan kerugian itu, dinilainya akan mempengaruhi laporan kinerja pemerintah. Jika tidak bisa menyelesaikan kata Budi, konsekuensinya akan mempengaruhi laporan kinerja pemerintah. Bisa saja nanti DPRD yang akan merekomendasikan kepada pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti. "Dan jika hasil penyelidikan ternyata ada unsur pidana korupsi, dan terbukti pihak DBM terlibat, tentu harus mempertanggungjawabkan secara hukum, karena itu uang negara,” ungkap Budi kesal. Sebelumnya, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Senin (18/07/2016) pagi telah melaporkan Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung ke aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Koordinator Presidium KPKAD Gindha Ansori, mengatakan laporan yang akan dilayangkan tersebut itu terkait temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Lampung adanya kelebihan pembayaran di DBM Lampung sebesar Rp6.265.242.214,46. Kemudian, Senin (18/07/2016) siang 5 PNS DBM dateng ke kantor Kejati setempat, mereka terburu dan langsung masuk ke ruang Pidana khusus(Pidsus) namun Kasipenkum Kejati, Yadi Rachmat berkilah soal kedatangan mereka. "Enggak ada yang dateng(PNS DBM)," kilah Yadi.(Ndi)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement