Responsive Advertisement
· RANGKAP KETUA KONI, ELEMEN GUGAT GUBERNUR LAMPUNG DI PN TANJUNG KARANG BANDARLAMPUNG- Senin(25/07/2016), Koordinator Presedium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah(KPKAD), Gindha Ansori Wayka didampingi Ardian Aangga, SH., MH & Rekan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo di Pengadilan Negeri(PN) Kelas 1A Tanjung Karang Bandarlampung. Dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang terhadap Ketua Umum KONI Pusat dalam hal ini diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman(Tergugat 1). Kemudian, M. Ridho Ficardo, M.Si. selaku Ketua KONI Provinsi Lampung dan sekaligus selaku Kepala Daerah / Gubernur Propinsi Lampung(Tergugat II) Bahwa Tergugat I telah menerima Surat Formatur Penyusunan/Pembentukan komposisi dan personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015 – 2019 No. B.001/KONI-LPG/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Mohon Pengukuhan dan Pelantikan Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 dimana dalam lampirannya terdapat nama Tergugat II yang menjabat kepala daerah atau gubernur Provinsi Lampung. Kemudian Tergugat I telah mengukuhkan Tergugat II sebagai ketua KONI Lampung berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Lampung Masa Bakti 2015-2019 Tanggal 7 Agustus 2015 dan lampirannya tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 beserta beberapa pejabat Struktural di Pemerintah Propinsi Lampung sebagai pengurus KONI Propinsi Lampung. Dasarnya, dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni Pasal 40 yang menjelaskan bahwa. “Pengurus KONI Provinsi, Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik,” kata Ansori dalam rilis yang diterima Suryaandalas.com. Kemudian kata dia, di dalam PP RI Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (4) yangmenjelaskan bahwa. “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikatdengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (Pasal 56 Ayat(1))”. “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI (Pasal 56 Ayat (4))”. Bahwa dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan JabatanKepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural. Bahwa dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK RI yang menemukan adanya “rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan”. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 27/PUU-V/2007 22 Februari 2008 yang menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-UndangSistem Keolahragaan Nasional (SKN) tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2),Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: “Bahwa haruslah dibedakan antara pembatasan terhadap hak-hak konstitusional dan persyaratan yang dibuat dalam rangka pilihan kebijakan (legal policy). Pembatasan pejabat struktural dan hak pejabat untuk tidak merangkap menjadi pengurus KON (dahulu KONI) sebagaimana tercantumdalam Pasal 40 undang-undang a quo bukan merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional Pemohon. Pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan yang terbuka bagi pembuat undang-undang dengan tujuan semata matauntuk menciptakan good governance secara lebih efektif “. Bagi pembentuk undang-undang, pembatasan jabatan sebagaimana tercantum dalam pasal a quo merupakan kebolehan (permittere), bukan merupakan kewajiban (obligatere), ataupun larangan (prohibere). Kebolehan tersebut sudah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan (cost and benefit). “Jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KONI, maka dengan wibawa yang melekat pada jabatannya itu dapat memperlancar pengumpulan dana dan dapat lebih membangkitkankepedulian masyarakat untuk mendukung kegiatan KONI,” ungkapnya. Sebaliknya keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KON serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KONI untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kedua pilihan kebijakan tersebut di atas sama-sama konstitusional dan tidak melanggar HAM. Bahwa didalam ketentuan Peralihan Pasal 90 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 dijelaskan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang keolahragaandinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”. (*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement