Responsive Advertisement
KPKAD Akan Laporkan Dinas Bina Marga ke Kejati Lampung Last Updated on 17 July 2016 Bandar Lampung : Kinerja Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung disoal. Berdasarkan penelusuran, dari tahun ke tahun DBM Lampung menjadi ‘langganan’ penyumbang kerugian negara. Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Senin (18/07/2016) akan melaporkan Provinsi Lampung ke aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Koordinator Presidium KPKAD Gindha Ansori Wayka, mengatakan, laporan yang akan dilayangkan tersebut itu terkait temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Lampung adanya kelebihan pembayaran di DBM Lampung sebesar Rp6.265.242.214,46. “Ya, besok (hari in) saya akan laporan temuan itu ke Kejati, sekitar pukul 9.30 atau 10.00 pagi,” kata dia, Minggu (17/07/2016). Karena, menurut Gindha temuan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini berperan sangat strategis dalam membantu dan bahkan dapat disebut sebagai pintu masuk menentukan proses penegakan hukum (law enforcement) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara. Temuan BPK itu bisa memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti. Karena telah ada pengungkapan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menyelesaikan LHP BPK dengan cara mengembalikan keuangan negara dan dianggap telah menjatuhkan sifat pidana karena masih dalam wilayah administratif adalah anggapan yang salah. “Oleh karena itu KPKAD akan melaporkan dugaan kerugian negara ini ke Kejati Lampung,” ungkapnya. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana dan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. “Dari pasal ini kata dia, sangat jelas bahwa temuan BPK tersebut merupakan percobaan dalam tindak pidana korupsi, dapat dibayangkan setiap tahunnya jika tak ada pemeriksaan keuangan maka para rekanan dan oknum pemerintah bermain sepuasnya dalam tindak pidana korupsi. “Karena tidak ada pengawasan dan pengendaliaan,” tambah dia. Kasat mata Pengamat Hukum dari Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menilai, jika bahwa sesuai kewengan DBM harus wajib mengembalikan temuan BPK selama 60 hari. Ya, untuk tahap pertama memang persoalan administrasi pengembaliaan selama 60 hari harus tindak lanjut selesai pembayarannya. “Jadi memang penyelesaian administarasi begitu. Nah jika nanti tindak lanjut BPK yang telah memberikan tenggang waktu di hiraukan ada tahap kedua, ada upaya hukum yang harus bisa disampaikan kepada penegak hukum,” kata Dosen Hukum Unila ini. Sebab, jika tidak mengembalikan kerugian negara itu hingga batas tenggat waktu, BPK bisa menyerahkan pada pihak penegak hukum. Untuk itu semua pihak harus segera menyelesaikan. “Memang sudah semestinya para pihak tersebut segera mengembalikan. Mulai dari dinas dan semua kontraktor diminta pertanggungjawabannya secara hukum,” ucapnya. Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung menemukan kelebihan pembayaran di Dinas Bina Marga (DBM) sebesar Rp Rp6.265.242.214,46. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2015 Nomor :26 A/LHP/XVIII.BLP/05/2016 tanggal 31 Mei 2016. Hasil pemeriksaan atas belanja modal pada DBM pada tahun anggaran 2015, Dinas Bina Marga menganggarkan belanja modal untuk kegiatan fisik jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp711.634.575.636,00 dengan realisasi sebesar Rp657.278.060.634,00 atau sebesar 92,36 %. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap 11 kontrak pekerjaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pekerasan ac-wc, pekerasan ac-bc, lapis pondasi agregat kelas A, B, dan S sebesar Rp6.265.242.214,46. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran di Dinas Bina Marga sebesar Rp6.265.242.214,46 terhadap 11 perusahaan yang terdiri atas PT. K sebesar Rp656.241.388,87. PT. KBP sebesar Rp759.462.332,84. PT. MMK sebesar Rp610.897.496,18. PT. 9 NM sebesar Rp838.096.620,29. PT. GA sebesar Rp333.778.415,89. PT. JW Rp299.638.685,40. PT. MCS sebesar Rp796.666.385,47. PT. PP sebesar Rp470.458.812,06. PT. KKWI sebesar Rp681.925.874,96. PT. BKP sebesar Rp419.284.652,29. PT. NJA sebesar Rp398.791.550,21. Menurut laporan tidak sesuai kontrak, seperti adanya ketebalan ac-bc yang terpasang bervariasi antara 3,37 s.d 6,57 cm dengan toleransi 0,4 cm. Sedangkan ketebalan ruangan yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah 5,0 cm. Hasil pemeriksaan uji kepadatan di laboraturium diketahui bahwa kepadatan yang diperkerjakan ac-bc bervariasi antara 93,15 sd 95,80%. Kepadatan yang dipersyaratkan minimal 98%. Sehingga, item perkerjaan lapisan perkerasan ac-bc tidak sesuai kontrak. Sementara Kepala Dinas Bina Marga Budhi Dharmawan dan Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Rony Witono tidak bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Ndi-lampungtoday.com

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement