Responsive Advertisement
Jaksa Sebut Berkas Cik Raden Belum Lengkap Senin, 18 April 2016 22:33 WIB BANDAR LAMPUNG--KEJAKSAAN Tinggi Lampung kembali menyatakan berkas Cik Raden dan anak buahnya belum lengkap. Untuk itu, mereka meminta penyidik Polda Lampung segera melengkapi petunjuk yang sudah disampaikan. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, mengatakan berkas tersangka Kepala Polisi Pamong Praja Bandar Lampung Cik Raden dan anggotanya, Hasrin, belum bisa dinyatakan lengkap (P21). Sebab, masih terdapat petunjuk jaksa yang belum dilengkapi. "Pekan kemarin, berkasnya sudah P19 dan sudah dikembalikan lagi ke Polda, karena masih ada yang belum dilengkapi. Untuk itu, jaksa meminta dilengkapi lagi," kata Yadi, kemarin. Namun, jaksa enggan menjelaskan isi petunjuk yang belum dilengkapi Polda tersebut. Apakah kesaksian Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Syaprodi. Untuk pelimpahan tahap II tersangka Gusti, yang direncanakan kemarin, tertunda. Sebab, anggota Pol PP itu sedang sakit. "Rencananya pelimpahan Gusti itu, tetapi yang bersangkutan sedang sakit sehingga ditunda. Gusti sudah lengkap (P21), kalau Cik Raden belum," ujarnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Zarialdi mengatakan kasus tersebut memang masih didalami penyidik. "Penyidik masih terus bekerja," kata Zarialdi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di Polda Lampung, kemarin, sejumlah anggota Pol PP anak buah Cik Raden dimintai keterangan untuk melengkapi petunjuk jaksa. Sementara itu, salah satu pelapor dalam kasus tersebut, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah Lampung mengapresiasi kinerja Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin yang telah menetapkan Cik Raden sebagai tersangka. Namun, dalam kasus penutupan dan penyegelan tempat kebugaran, yang berlokasi di Jalan Diponegoro Telukbetung, perlu ada yang ditelusuri lagi. Aparat harus benar-benar jeli menganalisis peran Sekretaris Kota dengan bukti Surat Perintah Tugas Nomor: 800/849/III.19/2015 tanggal 11 September 2015, dan peran Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dengan bukti penerbitan Surat Nomor: 503/401/III.27./IX/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha. "Aparat harus benar-benar jeli. Sebab, keluarnya surat itu didahului rapat tim teknis tanggal 16 September 2015," kata koordinator KPKAD Lampung, Ansori.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement