Responsive Advertisement
Dinilai Tabrak Banyak Aturan, Gubernur Lampung Digugat Warga PIKIRAN LAMPUNG 7/26/2016 09:34:00 pm Bandarlampung- Setelah berkali-kali dingatkan dan diimbau, ahirnya masyarakat yang diwakili oleh Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran (KPKAD) menggugat Ketua KONI Pusat dan Ketua KONI Lampung, yang juga sebagai Gubernur Lampung, atas dugaan perbuatan melangar hukum. Bertakin dengan hal ini, koordinator Presedium KPKAD, Ansori, menjelaskan, gugatan tersebut secara resmi telah di daftarkan ke Pengadilan Negeri kelas 1A Bandarlampung, dengan nomor 121/PDT.g/2016, tanggal 25 Juli 2016 lalu. Dalam pepaparan tertulisnya, Ansori menjelaskan, Ketua KONI pusat disebut-sebut telah melanggar dan menabrak sejumlah peraturan dan perundangan, dengan mengangkat dan melantik Gubernur Ridho Ficardo sebagai Ketua KONI Provinsi Lampung. “SK Nomor 77 tahun 2015, tentang Pengukuhan Personal Pengurus KONI Provinsi Lampung, nyata-nyata telah melanggar UU RI nomor 3 tahun 2005, PP nomor 16 tahun 2007. Dan sejumlah peraturan lainnya, terkait rangkap jabatan bagi kepala daerah dan pejabat publik,” ujarnya, Selasa (26/7/2016). Diceritakannya juga, KPKAD sebelumnya telah melayangkan surat keberatan akan hal tersebut kepada KONI Pusat. Namun, lanjutnya, KONI pusat beranggapan perubahan struktur yang sudah di tetapkan melalu SK nomor 77, akan mempengaruhi persiapan PON yang dihelat di Jawa Barat, beberapa bulan mendatang. “Jawaban dari KONI pusat, bahwa penataan akan dilakukan setelah pelaksanaan PON tahun ini,” kata Ansori. Tapi permaslaahan yang timbul atas jawaban tersebut menjadi lebih besar. “Dengan kondisi kepengurusan KONI Provinsi Lampung yang saat ini dinilai cacat hukum, maka apapun produk hukum dan keputusan yang ditandatangani, adalah ‘haram’,” tegasnya. Hal itu, ujarnya, terkait persiapan dan penganggaran pendanaan bagi atlit Lampung yang akan berangkat ke Jawa Barat, September mendatang. “Jika struktur dan kepengurusan cacat hukum. Maka keputusan dan pengunaan anggaran yang dibahas dalam APBD Lampung, adalah haram (melanggar hukum, red),” tegasnya “Untuk itu, KPKAD mengharapkan agar mejelis hakim yang mengadili perkara ini nantinya, dapat memerintahkan kepada Ketua KONI Pusat, agar mencabut dan meberhentikan Ketua KONI Provinsi Lampung, serta mencabut SK nomor 77 tahun 2015,” pungkasnya. Pihaknya, lanjut Ansori akan terus berkomitmen mengawal permasalahan ini hingga tuntas. “Hal ini agar jadi pelajaran supaya pemimpin tidak sewenng –wenang dan menabrak semua aturan yang ada,”jelasnya. Untuk masyarakat Lampung, lanjutnya, agar bisa menilai bagaimana sebenarnya sosok pemimpin mereka. “Kami tidak punya kepentingan apapun, hal ini demi tegaknya aturan dan keadilan bagi masyarakat Lampung,”pungkasnya. (als/p1)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement