Responsive Advertisement
Bandar Lampung, 25 Juli 2016 Kepada Yang Terhormat, KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A TANJUNG KARANG Di - Bandar Lampung Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kami yang bertanda tangan dibawah ini Advokat ARDIAN ANGGA, SH., MH., CHAIRUDDIN, SH., RATNA WILIS, SH. dan SIDIK EFENDI, SH., MH. dari Kantor Hukum ARDIAN ANGGA, SH., MH. & Rekan yang beralamat di Jl. Tirtayasa No. 45 Sukabumi, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2016 terlampir, bertindak untuk dan atas nama : Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) sebuah organisasiyang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, berdasarkan Akta Notaris Fahrul Rozi, SH., Nomor : 71 tanggal 18 Juni 2008 dan Surat Keterangan Terdaftar dari Gubernur Lampung cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Propinsi Lampung Nomor: 00-18-00/00012/IV/2016 tanggal 01 April 2016, berkedudukan di Jalan Way Pengubuan No. 40 Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, yang sebagaimana Pasal 14 Anggaran Dasar tersebut di wakili oleh ANSORI, SH., MH.selaku Koordinator Presidium dan REDI NOVALDIANTO, SP. selaku Sekretaris Jenderal, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya tersebut hendak mengajukan Surat GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas Surat Keputusan (SK) Ketua Umum KONI PUSAT No. 77 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015-2019 dan lampirannya, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT. Dalam hal ini PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang terhadap: 1. Ketua Umum KONI Pusat dalam hal ini diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, yang beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Telepone (021) 5737494, Email: konipusat@yahoo.com Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. M. Ridho Ficardo, M.Si. selaku Ketua Koni Provinsi Lampung dan sekaligus selaku Kepala Daerah / Gubernur Propinsi Lampung, beralamat di : - Gedung PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung Bandar Lampung, Telepon (0721) 770850, 784824, 771328 Fax. (0721) 771329, Email: koni.lampung@yahoo.com, - Kantor Pemerintah Propinsi Lampung Jl. Wr. Mongonsidi No. 69 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. Kesemuanya adalah PARA TERGUGAT II. FAKTA HUKUM II. I LATAR BELAKANG 1. Bahwa TERGUGAT I adalah lembaga Negara yang …. 2. Bahwa TERGUGAT I telah menerima Surat Formatur Penyusunan/Pembentukan komposisi dan personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015 – 2019 No. B.001/KONI-LPG/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Mohon Pengukuhan dan Pelantikan KONI Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 dimana dalam lampirannya terdapat nama TERGUGAT II yang menjabat KEPALA DAERAH / GUBERNUR Provinsi Lampung ; 3. Bahwa TERGUGAT I telah mengukuhkan TERGUGAT II yang sekaligus menjabat selaku Gubernur Propinsi Lampung sebagai KETUA UMUM KONI Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 Tanggal 7 Agustus 2015 dan lampirannya tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 beserta beberapa pejabat Struktural di Pemerintah Propinsi Lampung sebagai pengurus KONI Propinsi Lampung ; 4. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni Pasal 40 yang menjelaskan bahwa: “Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan TIDAK TERIKAT DENGAN KEGIATAN JABATAN STRUKTURAL DANJABATAN PUBLIK” ; 5. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (4) yangmenjelaskan bahwa: “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikatdengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (Pasal 56 Ayat(1))”. “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, GUBERNUR/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, ANGGOTA DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI (Pasal 56 Ayat (4))”. 6. Bahwa dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan JabatanKepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural. 7. Bahwa dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK RI yang menemukan adanya “rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan”. 8. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 27/PUU-V/2007 22 Februari 2008 yang menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-UndangSistem Keolahragaan Nasional (SKN) tidak bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2),Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: “Bahwa haruslah dibedakan antara pembatasan terhadap hak-hak konstitusional dan persyaratan yang dibuat dalam rangka pilihan kebijakan (legal policy). Pembatasan pejabat struktural dan hak pejabat untuk tidak merangkap menjadi pengurus KON (dahulu KONI) sebagaimana tercantumdalam Pasal 40 undang-undang a quo bukan merupakan pembatasan terhadaphak konstitusional Pemohon. Pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan yang terbuka bagi pembuat undang-undang dengan tujuan semata matauntuk menciptakan good governance secara lebih efektif “. Bagi pembentuk undang-undang, pembatasan jabatan sebagaimana tercantum dalam pasal a quo merupakan kebolehan (permittere), bukan merupakan kewajiban (obligatere), ataupun larangan (prohibere). Kebolehan tersebut sudah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan (cost and benefit). Jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KONI, maka dengan wibawa yang melekat pada jabatannya itu dapat memperlancar pengumpulan dana dan dapat lebih membangkitkankepedulian masyarakat untuk mendukung kegiatan KONI. Sebaliknya keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KON serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KONI untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kedua pilihan kebijakan tersebut di atas sama-sama konstitusional dan tidak melanggar HAM. 9. Bahwa didalam ketentuan Peralihan Pasal 90 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 dijelaskan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang keolahragaandinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”. 10. Bahwa, di dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 dijelaskan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orangdapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2005 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR 89; 11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, surat edaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan TERGUGAT II yang menjabat sebagai Gubernur Propinsi Lampung telah merangkap jabatan sebagai Ketua Umum KONI Propinsi Lampung masa bakti 2015-2019 sebagaimana SK No. 77 Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandantangani oleh TERGUGAT I adalah jelas, nyata bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ; 12. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan peringatan secara layak dan patut kepada TERGUGAT II melalui Surat Nomor: 2047/B/KPKAD/LPG/IV/2016 Tanggal, 11 April 2016, Lampiran: 1 (satu) berkas, Sifat: SEGERA, Hal: PERINGATAN DAN DESAKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KETUA KONI PROVINSI LAMPUNG dan Surat Nomor:2049/B/KPKAD/LPG/IV/2016, Tanggal, 25 April 2016, Lampiran: 1 (satu)berkas, Sifat : SEGERA, Hal: PERINGATAN DAN DESAKAN KE-II (KEDUA), tetapi TIDAK DIINDAHKAN oleh TERGUGAT II ; 13. Bahwa, disamping itu PENGGUGAT juga telah menyampaikan Teguran Kepada TERGUGAT I melalui Surat Nomor : 2054/B/KPKAD/LPG/V/2016, Tanggal 3 Mei 2016, Lampiran: 1(satu) berkas, Sifat: SEGERA, Hal: Teguran/Desakan Untuk Mencabut/Membatalkan SK No. 77 Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019 ; 14. Bahwa, terhadap Surat Teguran Nomor:2054/B/KPKAD/LPG/V/2016, Tanggal 3 Mei 2016, TERGUGAT I memberikan jawaban kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 975/UMM/V/2016 Tanggal 18 Mei 2016, Lamp.: 4 (empat) lembar, Hal:Tindaklanjut Surat Mendagri RI Nomor X-800/33/57 yang intinya bahwa “Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat tanggal 17-29 September 2016 jika terjadi pergantianpengurus maka akan sangat mengganggu, kemungkinan penataan Jajaran KONI baru akan dilakukan setelah pelaksanaan PON “ ; 15. Bahwa, menurut hemat PENGGUGAT jika penataan jajaran KONI baru setelah PON XIX maka PARA TERGUGAT bukan hanya melanggar peraturan perundang undangan saja karena TERGUGAT I tidak menjalankan perintah undang-undang untuk tidak mengukuhkan Gubernur Propinsi Lampung selaku Pejabat Publik menjadi Ketua KONI Propinsi Lampung dan tindakan TERGUGAT II yang menduduki jabatan Ketua Umum KONI Propinsi Lampung, tetapi dimungkinkan adanya tindakan yang merugikan keuangan negara karena kedudukan TERGUGAT II dalam kegiatannya menggunakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung. 16. Selain itu bertentangan dengan Pasal 92 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 dijelaskan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 17. Bahwa, berdasarkan Surat KONI Pusat yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Provinsi se-Indonesia Nomor: 813/ORG/IV/16 Tanggal 26 April 2016, Lampiran: -, Perihal : Tanggapan Surat Mendagri Kepengurusan KONI, didalam Angka 2 huruf (6) dijelaskan bahwa dalam Kepengurusan KONI Provinsi terdapat personil yang menjabat sebagai Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Anggota DPRD, adalah tidak sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Hal tersebut sudah kita ketahui bersama tetapi KONI Pusat mengalami dilematis mengingat hasil musyawarah KONI di daerah yang secara demokratis dan aklamasi, telah memilihGubernur/Bupati/Walikota atau Anggota DPRD untuk duduk dalam kepengurusanKONI di daerah. Alasan yang ada dalam surat ini menurut PENGGUGAT adalah alasan yang tidak rasional karena TERGUGAT I telah menyadari bahwa secara implisit menerbitkan SK Kepengurusan KONI di Daerah tidak sesuai dengan UU SKN, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 18. Bahwa, berdasarkan Surat KONI Pusat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI Bapak Tjahyo Kumolo Nomor: 814/UMM-LBG/IV/16 Tanggal 26 April 2016, Lampiran: - , Perihal: Tanggapan Surat Mendagri, di dalam Angka 2 huruf (a)dijelaskan bahwa sesuai rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa implementasi kebijakan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, belumsepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik khususnya pasal 40 tentang PengurusKomite Olah Raga Nasional, Komite Olah Raga Provinsi dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota sehingga masih ada beberapa pengurus yang terkait dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi antaralain: beberapa Gubernur, Bupati/Walikota selaku penguasa di daerah, memilki keterpanggilan dengan pertimbangan bahwa melalui olah raga selain persatuan dan kesatuan bangsa, juga sekaligus dapat melaksanakan petunjuk presiden dalambentuk “revolusi mental” sehingga memberanikan diri untuk mencalonkan dan terpilih menjadi ketua KONI secara aklamasi di daerah masing-masing. Bagi KONI Pusat kondisi tersebut sangat dilematis karena tidak mungkin mengintervensi hasilmusayawah yang sangat demokratis dalam menentukan kepengurusan KONI di daerah sehingga harus menyetujui hasil musyawarah tersebut. Berdasarkan hal ini, PENGGUGAT beranggapan bahwa alasan melaksanakan petunjuk presiden dalam bentuk “revolusi mental” dengan boleh melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah alasan yang irrasional dan salah kaprah serta hal tersebut justru memperkuat dalil-dalil PENGGUGAT dan merupakan dasar untuk dikabulkannya gugatan ini. II. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I dan II (PARA TERGUGAT) 1. PARA TERGUGAT TELAH LALAI DAN TIDAK MELAKSANAKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN A. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah dilanggar olehTERGUGAT I dan II adalah sebagai berikut: 1. Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menjelaskan bahwa: “ Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan TIDAK TERIKAT DENGAN KEGIATAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PUBLIK” 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (4) yang menjelaskan bahwa: “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (Pasal 56 Ayat(1))”. “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, GUBERNUR/wakil gubernur, bupati/wakilbupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, ANGGOTA DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI (Pasal 56 Ayat (4))”. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUUV/2007 22 Februari 2008 yang menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) tidak bertentangan dengan Pasal 28CAyat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar(UUD) 1945. B. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I pada saat menerima Surat No. B.001/KONI-LPG/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2016 tentang Permohonan Pengukuhan dan Pelantikan KONI Provinsi Lampung Masa Bakti 2015 -2019 dari Formatur Penyusunan/pembentukan Komposisi dan Personalia KONI Provinsi Lampung tidak memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan yang ada mengenai larangan adanya Kepala Daerah/Gubernur yang tidak boleh menjabat sebagai Ketua Umum KONI di tingkat Propinsi. C. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 Tanggal 7 Agustus 2015 dan menetapkan TERGUGAT II yang menjabat sebagai Kepala Daerah / Gubernur Propinsi Lampung sebagai Ketua KONI Provinsi Lampung dan beserta beberapa pejabat Struktural lainnya yang berada di Pemerintah Propinsi Lampung adalah Perbuatan Melawan Hukum; D. Bahwa, TERGUGAT II sebagai Pejabat Publik dan Pejabat Negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk taat dan patuh kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; E. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT II tidak mencerminkan sebagai Aparatur Pemerintahyang baik yang harus taat azas dan hukum oleh karenanya telah memenuhi rumusan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melawanhukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ; F. Bahwa mengenai “Perbuatan Melawan Hukum” tersebut adalah perbuatan-perbuatan yangdilakukan tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang telah diamanatkankepada TERGUGAT I dan II ; G. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, terang dan jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT II telah lalai dan tidak taat azas dan hukum dalam melaksanakan tugasnyasebagai Pejabat Publik, Pejabat Negara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Kaitannya di bidang Keolahragaan; 2. Bahwa berdasar uraian diatas, PENGGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang memerintahkan agar TERGUGAT I untuk membuat Surat Pemberhentian TERGUGAT II sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015-2019 ; 3. Bahwa berdasar uraian diatas, PENGGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Memerintahkan TERGUGAT I untuk Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 Tanggal 7 Agustus 2015 ; 4. Bahwa PENGGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang memerintahkan agar kepada TERGUGAT II untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Lampung khususnya dalam hal permohonan penggunaan dana APBD di kegiatan KONI Provinsi Lampung sampai perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap 5. Bahwa PENGGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam keputusannya agar menghukum TERGUGAT II untuk: a) Menghentikan segala aktifitas selaku Ketua Umum KONI Provinsi Lampung b) Segera mengundurkan diri dan meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum KONI ProvinsiLampung c) Meminta maaf kepada masyarakat Lampung atas tindakan tidak taat azas dan hukum sebagai Pejabat Publik, Pejabat Struktural dan PejabatFungsional di Provinsi Lampung di media Cetak nasional dan daerah selama 7 hari; d) Mengembalikan Gaji/Honor yang diproleh selama menduduki jabatan karena jabatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan 6. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti tertulis dan autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenaranya maka selayaknya gugatan ini diputuskan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verset, banding dan kasasi. 7. Bahwa karena PARA TERGUGAT pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka secara hukum dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasar seluruh uraian dan atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi : 1. Bahwa sebagaimana uraian PENGGUGAT dalam pokok perkara diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara untu mempercepat pemeriksaan atas perkara ini sesua dengan ketentuan hukum yang berlaku ; 2. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk Memerintahkan kepada TERGUGAT I membuat surat pemberhentian sementara bagi TERGUGAT II sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015-2019 sampai perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap ; 3. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut dalam hal penggunaan APBD Provinsi Lampung mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk menghentikan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Lampung khususnya dalam hal permohonan penggunaan dana APBD di kegiatan KONI Provinsi Lampung dan persiapan PON XIX di Jawa Barat sampai perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap. Primair: Dalam Provisi : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I membuat surat pemberhentian sementara bagi TERGUGAT II sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015-2019 sampai perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap ; 3. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk menghentikan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Lampung khususnya dalam hal permohonan penggunaan dana APBD di kegiatan KONI Provinsi Lampung dan persiapan PON XIX di Jawa Barat sampai perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap. Dalam Pokok Perkara : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah lalai dan tidak taat azas dan hukum dalam melaksanakan tugasnyasebagai Pejabat Publik, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Kaitannya di bidang Keolahragaan ; 3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 Tanggal 7 Agustus 2015 ; 4. memerintahkan agar kepada TERGUGAT II untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Lampung khususnya dalam hal permohonan penggunaan dana APBD di kegiatan KONI Provinsi Lampung sampai perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap 5. Menghukum TERGUGAT II untuk: a) Menghentikan segala aktifitas selaku Ketua Umum KONI Provinsi Lampung b) Segera mengundurkan diri dan meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum KONI ProvinsiLampung c) Meminta maaf kepada masyarakat Lampung atas tindakan tidak taat azas dan hukum sebagai Pejabat Publik, Pejabat Struktural dan PejabatFungsional di Provinsi Lampung di media Cetak nasional dan daerah selama 7 hari; d) Mengembalikan Gaji/Honor yang diproleh selama menduduki jabatan karena jabatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan 6. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upayahukum verset, banding dan kasasi. 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) Hormat kami, ADVOKAT / KUASA HUKUM PENGGUGAT ARDIAN ANGGA, SH., MH. RATNA WILIS, SH. CHAIRUDDIN, SH., MH. SIDIK EFENDI, SH., MH.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement