Responsive Advertisement
25/7/2016, 9:42 Ini Alasan KPKAD Gugat Gubernur Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang INILAMPUNG.Com – Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) hari ini, Senin (25/7) resmi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang. Pendaftaran gugatan dengan nomor perkara : 122/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 25 Juli dikuasakan kepada kantor hukum, Ardian Angga, SH,.MH dan Rekan. Menurut Koordinator Presidium KPKAD, Gindha Ansori, bahwa dasar gugatan KPKAD ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjungkarang itu karena Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo dinilai telah melakukan perbuatan hukum dengan tetap menjabat sebagai Ketua KONI Lampung. Selain itu, lanjutnya, KPKAD juga menggugat Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, karena telah menerbitkan SK Kepengurusan M Ridho Ficardo sebagai Ketua KONI Lampung berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 Tanggal 7 Agustus 2015 dan lampirannya tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bakti 2015-2019 beserta beberapa pejabat Struktural di Pemerintah Propinsi Lampung sebagai pengurus KONI Propinsi Lampung. “Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni Pasal 40 yang menjelaskan bahwa: “Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik,” katanya. Selain itu, lanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (4) juga menjelaskan bahwa: “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikatdengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (Pasal 56 Ayat(1))”. “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, Anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI (Pasal 56 Ayat (4),” jelasnya. Bahkan, lanjut Ansori, dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan JabatanKepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural. “Jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KONI, maka sangat terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KONI untuk kepentingan pribadi pejabat,” ungkapnya. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, surat edaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan TERGUGAT II yang menjabat sebagai Gubernur Propinsi Lampung telah merangkap jabatan sebagai Ketua Umum KONI Propinsi Lampung masa bakti 2015-2019 sebagaimana SK No. 77 Tahun 2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandantangani oleh TERGUGAT I adalah jelas, nyata bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum. “Desakan desakan yang disampaikan secara layak melalui Surat Nomor: 2047/B/KPKAD/LPG/IV/2016 Tanggal, 11 April 2016, tidak pernah diindahkan oleh Gubernur Lampung untuk melepas jabatannya sebagai Ketua KONI Lampung,” tutupnya.(rls/ilc-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement