Responsive Advertisement
20/7/2016, 6:34 Kejati Lampung tak Transparan Soal Dinas Bina Marga INILAMPUNG.Com – Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD ) Lampung mempertanyakan tranparansi soal kedatangan lima pegawai Dinas Bina Marga Lampung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada Senin (18/7) lalu. “Seharusnya Kejati memberitahu publik apa maksud kedatangan mereka agar masyarakat tak bertanya-tanya ada apa lima pegawai Dinas Bina Marga Lampung datang ke Kejati Lampung. Masak gak apa-apa?” ujar Gindha Ansori koordinator KPKAD Lampung. Apalagi, kata dosen hukum Universitas Bandar Lampung ini, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung menemukan kelebihan pembayaran Rp6 miliar lebih kepada rekanan di Dinas Bina Marga Lampung tahun anggaran 2015. Ansori mengatakan tak masuk akal jika ujuk-ujuk, tak ada angin, lima pegawai Dinas Bina Marga Lampung datang ke Kejati Lampung. Kalaupun ada pemeriksaan, kenapa harus kucing-kucingan? tanyanya. Diketahui, lima pegawai Dinas Bina Marga Lampung itu pada Senin (18/7) pukul 12.30 datang ke Gedung Kejati dan langsung masuk ke ruang Pidana Khusus (Pidsus). Di antara pegawai yang datang, ada Toni Ferdinansyah, kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Lampung. Kasipenkum Kejati Lampung Yadi Rachmat membantah ada PNS dari Dinas Bina Marga Lampung yang diperiksa. “Sudah kita cek ternyata ke Pidsus tidak ada pemeriksaan PNS apalagi dari Bina Marga,” kata Yadi. Menurut Ansori, KPKAD Lampung akan terus memantau perkembangan temuan BPK Lampung. Senin lalu (18/7), KPKAD Lampung menyerahkan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Lampung adanya kelebihan pembayaran tersebut ke Kejati Lampung. Karena, menurut Gindha temuan BPK ini berperan sangat strategis sebagai pintu masuk menentukan proses penegakan hukum (law enforcement) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Temuan BPK itu bisa memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian digunakan sebagai alat bukti. Karena telah ada pengungkapan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menyelesaikan LHP BPK dengan cara mengembalikan keuangan negara dan dianggap telah menjatuhkan sifat pidana karena masih dalam wilayah administratif adalah anggapan yang salah. “Oleh karena itu KPKAD akan melaporkan dugaan kerugian negara ini ke Kejati Lampung,” ungkapnya. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana dan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. “Dari pasal ini kata dia, sangat jelas bahwa temuan BPK tersebut merupakan percobaan dalam tindak pidana korupsi, dapat dibayangkan setiap tahunnya jika tak ada pemeriksaan keuangan maka para rekanan dan oknum pemerintah bermain sepuasnya dalam tindak pidana korupsi. “Karena tidak ada pengawasan dan pengendaliaan,” tambah dia. Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menyatakan bahwa sesuai kewenangan DBM harus wajib mengembalikan temuan BPK selama 60 hari. Ya, untuk tahap pertama memang persoalan administrasi pengembaliaan selama 60 hari harus tindak lanjut selesai pembayarannya. “Jadi memang penyelesaian administarasi begitu. Nah jika nanti tindak lanjut BPK yang telah memberikan tenggang waktu di hiraukan ada tahap kedua, ada upaya hukum yang harus bisa disampaikan kepada penegak hukum,” kata Dosen Hukum Unila ini. Sebab, jika tidak mengembalikan kerugian negara itu hingga batas tenggat waktu, BPK bisa menyerahkan pada pihak penegak hukum. Untuk itu semua pihak harus segera menyelesaikan. “Memang sudah semestinya para pihak tersebut segera mengembalikan. Mulai dari dinas dan semua kontraktor diminta pertanggungjawabannya secara hukum,” ucapnya. Sementara Kepala Dinas Bina Marga Budhi Dharmawan dan Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Rony Witono tidak bisa dikonfirmasi terkait hal ini. DPRD Desak Gubernur Lampung Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Yozi Rizal dari Partai Hanura juga mendesak Gubernur Lampung Ridho Ficardo untuk segera memerintahkan Dinas Bina Marga untuk menyelesaikan temuan BPK RI Perwakilan Lampung. “Gubernur harus segera memerintahkan pada pihak DBM untuk segera menyelesaikan atau menagih kepada pihak terkait untuk disetorkan ke Kas Pemprov. Dan itu jangan terlalu lama,” katanya, kepada inilampung.com, Minggu (19/7). Dilanjutkannya, bila ternyata Dinas Bina Marga tidak mampu menyelesaikan dugaan kerugian negara itu, dan terindikasi adanya dugaan tindak pidana, dirinya setuju agar para penegak hukum dapat melakukan pengusutan. “Bila memang ada indikasi tindak pidana, saya kira aparat penegak hukum bisa saja melakukan tindakan penyelidikan dan meningkatkan pada tahap penyidikan bila ditemukan alat bukti yang memadai,” ucapnya. Sebab, kata dia, apabila DBM tidak mampu menyelesaikan kerugian itu, dinilainya akan mempengaruhi laporan kinerja pemerintah. “Ya kalau tidak bisa menyelesaikan, konsekuensinya akan mempengaruhi laporan kinerja pemerintah. Bisa saja nanti DPRD yang akan merekomendasikan kepada pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti. Dan jika hasil penyelidikan ternyata ada unsur pidana korupsi, dan terbukti pihak DBM terlibat, tentu harus mempertanggungjawabkan secara hukum,” tutupnya. Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Lampung, Fraksi Partai Golkar, Ali Imron. Menurut Ali Imron, eksekutif harus serius menyikapi temuan BPK RI Perwakilan Lampung. Karena kerugian itu sangat besar sekali. “Harus diberi sanksi tegas dan diminta untuk bertanggung jawab saja. Bukan hanya mengembalikan saja,” tuturnya. Apalagi, lanjutnya, dalam rekomendasi yang disampaikan Panja LHP BPK RI DPRD Lampung juga sangat jelas sekali bahwa para pimpinan SKPD sering melakukan kesalahan yang berulang ulang dan selalu mangkir dalam undangan hearing dengan DPRD Lampung. Oleh karena itu, lanjutnya, Gubernur Lampung, harus dengan tegas menegur dan melakukan pemberian sanksi kepada pimpinan SKPD. “Gubernur harus tegas menegur dan bukan di evaluasi para kepala SKPD itu, bila perlu mereka dicopot dari jabatannya. Kalau begini terus kapan Lampung akan maju,” tandasnya. (batin/il-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement