Responsive Advertisement
Published On: Jum, Mei 27th, 2016 KPKAD: Pernyataan Kadispora Hina DPR-RI BANDARLAMPUNG (PeNa)-Permintaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Lampung melalui Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi, Hannibal, agar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dihapus menuai kecaman. Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran daerah (KPKAD) Lampung, Ansori berpendapat penyusunan UU SKN itu melalui tahapan-tahapan dan dalam prosesnya melibatkan pihak-pihak yang berkompeten agar rumusan UU itu dapat menjadi payung hukum tetap dalam pelaksanaan dan pengelolaan olahraga. “ Itu pernyataan yang membabi buta, UU itu kan dibahas melalui DPR bersama dengan Pemerintah pusat, apalagi penyusunannya melibatkan orang-orang yang sangat berkompeten dalam bidang olahraga, seharusnya Hanibal melihat secara detil aturan itu dan jangan asal tafsir,” kata Ansori, Jum’at 27 Mei 2016. Dia menambahkan, sebagai pejabat publik hendaknya Hannibal tidak mengecilkan peran serta DPR-RI bersama sejumlah para ahli yang merumuskan UU tersebut. “ Saya sangat prihatin dengan adanya pernyataan Kadispora yang mengatakan orang-orang yang membuat UU SKN itu justru dituding membuat kisruh, itu sama saja merendahkan Komisi X yang membidangi olahraga, ini penghinaan bagi DPR. Jangan karena membela atasan yang menjabat Ketua KONI Lampung, Hannibal jadi tidak terkendali dengan mengatakan pembuat UU SKN membuat kisruh,”tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Lampung meminta Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dihapus, pasalnya aturan tersebut dituding mengkebiri pembinaan prestasi olahraga daerah. “ Rubah atau hapus saja undang-undang itu, pasalnya yang buat kisruh orang yang buat aturan itu kok membatasi daerah untuk membangun olahraga, ini sama saja mengkebiri,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) I Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI Lampung, Hanibal saaat dihubungi melalui sambungan telepon, Jum’at 27 Mei. Dia berdalih meski regulasi itu memuat larangan rangkap jabatan kepala daerah akan tetapi di dalam aturan itu tidak terdapat ketentuan lanjutan bahkan sanksi yang dikenakan jika melanggar UU SKN tersebut. “ Benar memang aturan itu melarang pejabat public rangkap jabatan dan itu termasuk saya, tapi dalam regulasi itu tidak ada ketentuan lanjutan serta tidfak mengatur sanksi. Ini kan aneh pejabat daerah kok dilarang untuk memajukan olahraga,”kata Kadispora Provinsi Lampung. (PeNa/GUS/BG)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement