Responsive Advertisement
KPKAD Desak DPRD Sikapi Iklan Balon 3 4:53:00 PM BANDAR LAMPUNG - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung mendesak Komisi A DPRD Kota Bandarlampung dapat secara tegas menyikapi penyelesaian masalah iklan balon operator selular 3 (three). KPKAD sudah mengajukan permohonan hearing ke DPRD Bandarlampung terkait penggunaan fasilitas pendukung jalan terutama trotoar dan halte melalui surat nomor: 1076/B/KPKAD/LGP/II/2013, tanggal 20 Februari 2013, ujar Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ansori, di Bandarlampung, Selasa (5/3/2013). Namun sangat disayangkan, ujar dia lagi, hingga kini surat itu belum ditanggapi oleh Komisi A DPRD Bandarlampung. "Kami sangsikan ketegasan Komisi A untuk penyelesaian masalah iklan balon 'Three', dan juga penegakan hukum dalam bidang pemerintahan di Kota Bandarlampung kami pertanyakan," ujar dia lagi. Kidaktegasan Pemkot Bandarlampung maupun Komisi A DPRD Kota Bandarlampung itu, menurut Ansori, akan mengakibatkan penumpukan persoalan di kota ini. "Di antaranya tidak tuntas penyelesaian persoalan perizinan gudang-gudang, perizinan tempat hiburan, perda rencana tata ruang wilayah, dan sejumlah permasalahan lainnya," kata dia pula. Pihaknya menemukan adanya bangunan yang tidak lagi mematuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS), di antaranya di samping Gang Kancil kompleks PTPN VII Kedaton, Bandarlampung. "Kami prihatin mengapa DPRD Bandarlampung kurang begitu tanggap terhadap persoalan rakyat, entah apa yang dikerjakan mereka dengan gaji yang melimpah dari pajak dan penghasilan tambahan lainnya itu," ujar dia lagi. Seharusnya, kata dia, jika ada persoalan pembangunan dan masyarakat di kota ini, anggota DPRD harus selalu proaktif menyikapinya. "Ini sudah dimohonkan melalui surat permohonan resmi pun masih saja tidak digubris oleh wakil-wakil rakyat itu," ujar dia pula. KPKAD menyatakan keberadaan iklan balon milik operator seluler "Three" di sejumlah trotoar di Kota Bandarlampung melanggar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu, mereka mempertanyakan sikap Pemkot Bandarlampung maupun DPRD Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian pelanggaran tersebut.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement