Responsive Advertisement
KONI Pusat Harus Cabut SK Ridho Ficardo Jabat Ketua KONI Lampung Minggu, 01 Mei 2016 INILAMPUNG.Com – Komisi Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung terus mempersoalkan Surat Keputusan (SK) KONI Pusat tentang SK Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019 No. 77 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 itu karena dianggap menyalahi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Ketua Umum KONI Pusat didesak mencabut SK tersebut. Kordinator Presidium Komisi Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ansori, mengatakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonsia (KONI), Pejabat Publik dan Pejabat Struktural serta Fungsional dilarang menjadi Ketua dan Pengurus KONI. “Kami mendesak Ketua Umum KONI Pusat mencabut SK Ketua dan Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019, karena ketua KONI Lampung adalah Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, M.Si seorang pejabat publik. Selain itu dalam kepengurusannya terdapat para pejabat struktural dan fungsional, sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” katanya, dalam rilis yang diterima inilampung.com, Minggu (1/5). Dijelaskan dia, peraturan perundang-undangan yang dilanggar Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo menjabat sebagai ketua KONI Lampung adalah UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni Pasal 40, PP Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (4), Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural. Kemudian, lanjutnya, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dilanjutkan, dia, ada juga peraturan yang dilanggar, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-V/2007 22 Februari 2008, dan Surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Nomor X-800/33/57 tanggal 14 Maret 2016, Perihal: Rangkap Jabatan KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI. “Jika SK SK No. 77 Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019, tidak dicabut maka akan menyusahkan banyak Pejabat di Lampung khususnya, karena telah bertentangan secara hukum dan telah merugikan keuangan daerah/negara mengingat Anggaran KONI juga dibantu oleh Pemerintah,” tutupnya.(lis/ilc-2)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement