Responsive Advertisement
Kejati Diminta Periksa Proyek Rigid Paytment Milik SNVT Lampung BANDARLAMPUNG-Kejaksaan Tinggi(Kejati) provinsi Lampung diminta memeriksa Proyek rekonstruksi peningkatan struktur jalan Simpang Kalianda-Bakauheni Lampung Selatan (Lamsel) melalui dana APBN sebesar Rp ±80 miliar tahun 2014, milik Satuan Nasional Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Lampung dengan pelaksana pengerjaan tiga perusahaan, diduga kuat menyalahi bestek. Koordinator KPKAD, Gindha Ansori Wayka mengatakan, sudah tentu atas hasil investigasi elemen tersebut, aparat penegak hukum harus bertindak. "Baik kepolisian, kejaksaan(Kejati) bahkan KPK harus melakukan penyelidikan atas temuan-temuan itu,"kata Ansori, Rabu(13/04/2016). Kasat mata ia menilai, pekerjaan(proyek) ini harus ada perencanaan matang yang akan diimplementasikan di lapangan saat proyek dilaksanakan. Kemudian, jumlah dana pembangunan yang nilainya mencapai puluhan miliar tentunya mengisyaratkan kekokohan dan kerapihan sesuai perencanaan "Kalau ada dugaan pengurangan atau tak sesuai spesifikasi sesuai dengan perencanaan maka dianggap pelanggaran dan mengarah pada dugaan korupsi,"ucapnya. Karena pelaksana proyek bekerjanya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Site Plan yang ada dalam dokumen kontrak Jika ada upaya untuk mengurangi Spesifikasi jelas bahwa rekanan diduga mencuri(mengurangi volume) untuk keuntungannya sendiri kalau tidak ada konsultasi dengan panitia yang berujung pada perubahan dokumen kontrak. Dokumen kontrak itu kata dia, adalah kitab suci atau undang-undang bagi panitia, kuasa pengguna anggaran dan pelaksana proyek Mensikapi hal ini, lanjut dia, tentunya yang paling bertanggungjawab adalah pemangku kepentingan setempat. "Baik itu perusahaan atau rekanan pelaksana dan panitia lelang,"tegasnya. Diketahui, berdasarkan penelusuran Lembaga Swadaya Masyarakat (ISC) Indonesia Social Control (ISC) Lampung dan LPPN-RI, bahwa jenis pekerjaan Rigit Paytment /beton dengan panjang keseluruhan lebih kurang 8 km di jalan lintas Sp.Kalianda- Bakauheni tersebut diduga menyalahi spek. Tiga perusahaan yang mendapatkan tender proyek itu masing-masing PT. Daksina Perkasa dengan nilai kontrak Rp 16 664.442.000 dan PT. Yerman makmur perkasa dengan nilai proyek Rp 13.84.194.000,- serta PT. Sang Bima Ratu dengan nilai proyek Rp 21. 587.500.000,- dengan waktu 210 hari masa kerja dan PT lainnya. “Pekerjaan Rigit Paytment yang kami investigasi dari awal pekerjaan hingga selesai ternyata banyak terjadi penyimpangan dan pengurangan volume, terutama masalah besi, besi penyambung /batas kanan dan kiri bahu jalan yang kami temulan di lapangan diduga sangat bermasalah, “ungkap Ketua ISC Lampung Sofwan Rolie. Sofwan menambahkan, besi yang ada bervariasi dan asal pasang semestinya besi ulir φ 16 mm ternyata dilapangan ada besi φ12 mm polos dan bila rata-rata besi ulir φ 16 mm x 60 cm x 8 km : dan yang terpasang besi φ 12 mm x 60 cm x 8 km.(ndi)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement