Responsive Advertisement
Gubernur semestinya mundur dari Ketum KONI Selasa, 22 Maret 2016 20:39 WIB Pewarta: Roy BP Diharapkan agar gubernur dan pejabat lain di Lampung yang masih menjabat sebagai ketua KONI agar sadar hukum dan mundur dari jabatannya...." Bandarlampung, (ANTARA Lampung) - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung menilai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat seperti gubernur berdasarkan undang-undang yang ada tidak bisa menjabat sebagai Ketua Umum KONI. "Saya sarankan agar Gubernur Lampung bisa mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum KONI Lampung. Sebagai pejabat telah menabrak peraturan yang ada," kata Direktur Eksekutif KPKAD Provinsi Lampung, Ginda Ansori, di Bandarlampung, Selasa. Berdasarkan, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 menjelaskan bahwa Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Lalu, berdasarkan perintah UU No 3/2005, lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang pada Pasal 56, ayat 1 ? 4 yang intinya melarang soal rangkap jabatan dimaksud. "Dari peraturan yang sudah ada telah jelas bahwa gubernur telah menabrak peraturan, dan harus mundur," katanya. Selain itu, ada pula Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor: 800/2398/sj tertanggal 26 Juni 2011, dalam surat edaran dimaksud, ditegaskan larangan kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga. Sebelumnya, ada juga Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sejumlah wilayah yang mengetahui bahwa gubernur yang merangkap jabatan sebagai ketua KONI, telah mundur seperti di Jawa Timur. "Aturan hukum sudah sangat jelas disebutkan, setiap pejabat yang dipilih rakyat tidak bisa menjabat ketua KONI," kata dia. Dia mengungkapkan, sebab jika itu terjadi pemakaian anggaran akan menjadi dua dan itu bisa menjadi temuan BPK. "Diharapkan agar gubernur dan pejabat lain di Lampung yang masih menjabat sebagai ketua KONI agar sadar hukum dan mundur dari jabatannya," kata dia. Editor: Triono Subagyo

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement