Responsive Advertisement
Gubernur Lampung Rangkap Jabatan Ketua KONI, KPKAD Surati KONI Pusat Ansori/Foto Ist BANDARLAMPUNG – Jabatan ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019 yang dijabat Gubernur Lampung, M. Ridho Fikardo disoal. Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ansori, mensurati ketua KONI pusat dengan nomor surat, 2054/B/KPKAD/LPG/V/2016. Ansori mendesak KONI pusat untuk mencabut SK No. 77 Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Lampung. Dasar Ansori mensoal, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonsia (KONI), Pejabat Publik dan Pejabat Struktural serta Fungsional dilarang menjadi Ketua dan Pengurus KONI. Di Provinsi Lampung, disadari atau tidak oleh Bapak Ketua Umum yang menjadi Ketua dan Pengurus KONI Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019 adalah Gubernur Lampung Bapak M. Ridho Ficardo, M.Si (Pejabat Publik) dan Para Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Struktural dan Fungsional), hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni Pasal 40; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (4); 3. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural; 4. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-V/2007 22 Februari 2008; 6. Surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Nomor X-800/33/57 tanggal 14 Maret 2016, Perihal: Rangkap Jabatan KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, KPKAD Lampung memberikan teguran/desakan kepada ketua KONI pusat untuk mencabut SK No. 77 Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Provinsi Lampung masa bhakti 2015-2019. "Karena tanpa Bapak sadari bahwa Produk Organisasi berupa Surat Keputusan (SK) yang Bapak terbitkan akan menyusahkan banyak pejabat di Lampung khususnya, karena telah bertentangan secara hukum dan telah merugikan keuangan daerah/negara mengingat anggaran KONI juga dibantu oleh Pemerintah,"kata Ansori, berdasar surat elektronik yang diterima Suryaandalas.com, kemarin. Surat desakan pencabutan ketua KONI ditembusan, disampaikan kepada Presiden RI, Ketua Cq Ketua Komisi 3 DPR RI, Ketua KPK RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua BPK RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Agung, Ketua Ombudsman RI, Gubernur Lampung selaku Ketua KONI Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Ketua BPK RI Perwakilan Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandarlampung, Ketua Pengadilan Tipikor Tanjung Karang di Bandarlampung, Bapak/Ibu Ketua KONI se-Provinsi Lampung, Ketua-Ketua OKP, LSM dan Organisasi Kepemudaan se-Provinsi Lampung dan Pers.(Rls)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement