Responsive Advertisement
Dimana Posisi Ridho, Membiarkan Krisis Energi atau Bela PT SGC? BANDARLAMPUNG--Pembangunan di Provinsi Lampung ke depannya berpotensi terhambat ika masalah krisis listrik tidak selesai. Disatu sisi, PT Sugar Group Company (SGC) dianggap menjadi kunci dari krisis listrik yang kini menjadi santapan tiap hari di Provinsi Lampung. Sementara di sisi lain Pemerintah Provinsi Lampung nampaknya tidak berdaya menghadapi masalah krisis listrik ini, apalagi jika harus berhadapan dengan PT Sugar Group Company (SGC) yang notabene yang secara hitoris satu sama lain memiliki korelasi kuat ? Ketua Presidium Komisi Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ginda Ansori menilai jika demikian adanya, maka sebaiknya Pemprov Lampung melalui gubernur Ridho Ficardo harus mencabut izin HGU PT Sugar Group Company (SGC). Menurut Ginda, Pemprov Lampung seharusnya mengambil peran dan mengupayakan bagaimana jaringan listrik yang ada di areal perkebunan milik PT Sugar Group Company (SGC) bis melintas di kawasan setempat. Tujunannya menghemat beban anggaran karena ika melihat fakta di lapangan maka harus memuitar arah jika PT Sugar Group Company (SGC) bertahan tidak memberikan izin. “ Gubernur Lampung seharusnya mengambil peran lebih untuk mengupayakan ke PT Sugar Group Company (SGC), mengingat beliau juga bagian dari perusahan tersebut. Jadi aneh kan, pemerintah yang beri izin usahanya (PT Sugar Group Company ), tetapi saat kepentingan pembangunan pemerintah malah diduga tidak bisa diakses di atas lahan tersebut,” kata Ginda, Jum’at (18/3). Jika PT Sugar Group Company (SGC) tidak mengizinkan akses listrik di atas lahan tersebut, pihaknya kata Ginda menyarankan agar Pemprov Lampung agar tidak lagi perpanjang HGU PT Sugar Group Company (SGC) jika tiba saatnya diperpanjang. “ Ini sama saa menghambat tujuan pembangunan bangsa,” pungkasnya. Sebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bandarlampung, Hendrawan menyebut PT Sugar Group Company (SGC) sebagai salah satu penyebab utama krisis energi sehingga berdampak terjadinya pemadaman listrik di Lampung. Dalam orasinya pada aksi “Bakar 1000 Lilin” di Tugu Adipura Bandarlampung, Hendrawan menyatakan, pada tahun 2009 lalu, PLN akan melakukan penambagan daya dengan membangun interkonektifitas. Akan tetapi, pemasangan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) terhadang di lahan kebun tebu milik PT SGC. “Perusahaan gula itu melarang PLN untuk memasang SUTET di lahan kebun PT SGC,” kata Hendrawan, Kamis malam (17/3). Hendrawan mengatakan, akan kembali menggugat PLN. Hendrawan juga mengingatkan jangan sampai aksi ini dimanfaatkan oleh segelintir orang, “Ayo kita kawal jangan sampai ada yang memanfaatkan aksi kita malam ini,” ujarnya. Sebelumnya, ribuan masyarakat Bandarlampung berbondong-bondong mendatangi Tugu Adipura untuk menggelar “Aksi Bakar 1000 Lilin” untuk memprotes seringnya terjadi pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Aksi yang diprakarsai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, LBH Bandarlampung dan sejumlah aktifis lainnya itu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi dalam orasinya mengatakan, aksi yang digelar malam ini sebagai bentuk protes masyarakat Lampung yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik oleh PLN Lampung. “Protes ini puncak akumulasi kekesalan warga karena sering terjadi byar pret.Lampung yang kaya akan sumber daya alam seharusnya tidak mungkin mengalami krisis energi,” kata Alian. Menurut Alian, protes terhadap PLN tidak berhenti dengan aksi bakar lilin saja. Pihaknya juga mengajak warga membentuk petisi dan selanjutnya akan menggugat PLN ke pengadilan. “Kepada semua pihak harus ikut mengawal sampai protes dan gugatan berhasil, PLN tidak lagi memberlakukan pemadaman dengan berbagai alasan,” tegas dia.(r)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement