Responsive Advertisement
Awas, Ada Sindikat Perda ! 5:06 PM BANDARLAMPUNG – Peraturan daerah mengenai Tata Ruang Wilayah dipalsukan. Kedengaranya aneh, tetapi ini terjadi di Bandar Lampung, dengan tujuan kepentingan bisnis sekelompok tertentu . Modus pihak yang melakukan penyimpangan itu, dengan cara merubah kalimat (redaksi) materi pasal demi pasal atau isi ayat, sehingga maksud dan tujuan Perda berubah. Praktek itu, dinilai sangat merugikan rakyat kecil. Masyarakat lemah bakal terkena dampak paling awal oleh kebijakan dan perubahan Perda yang menyimpang tersebut Berdasarkan temuan KPKAD (Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah), sejumlah pasal Perda No 10 Tahun 2011 dirubah oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab. “Ada mafia Perda yang bekerja atas kepentingan kelompok di Bandar Lampung,” kata Koordinator KPKAD, Anshori. Lembaganya menemukan dua bukti peraturan tentang RTRW. Perihal dan nomor Perda tertulis sama. Namun ketentuan pasalnya dibuat berbeda, sehingga dugaan kuat memang sengaja oleh oknum untuk kepentingan kelompok tertentu Koordinator KPKAD Ansori menyebut dalam pasal 25 Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW dijelaskan mengenai sistem jaringan transportasi laut. Pada pasal (1) pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pasal (20) ayat (1) meliputi (a) pelabuhan utama Panjang, di Kecamatan Panjang, (b) terminal untuk kepentingan sendiri di Srengsem di Kecamatan Panjang. Anehnya dalam website www.pu.go.id/uploads, kententuan pasal 25 ayat (1) ini berubah kembali yakni, (1) pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi, (a) pelabuhan utama Panjang di Kecamatan Panjang, dan (b) terminal untuk kepentingan sendiri di pesisir kecamatan Panjang dan sebagian Kecamatan Telukbetung Selatan. “Kami menemukan dualisme perda yang sama-sama dan memiliki kekuatan hukum karena dilakukan penandatanganan dan pengesahan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kota,” imbuh Anshori. KPKDA mengaku telah mengadukan masalah ini Polda Lampung, dan meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusutnya supaya rakyat tidak terkena dampaknya. "Laporannya sudah masuk ke bagian kriminal umum untuk diselidiki," kata Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, saat dikonfirmasi, (19/6/2012). Sulistyaningsih berjanji akan menindaklanjuti terkait dugaan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Tahun 2011-2030, yang memiliki dua versi dan diduga satunya aspal (palsu) tersebut

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement