Responsive Advertisement
16/6/2015 09:25:59 Usut Dugaan Penyimpangan Meja Biliar Harianlampung.com - Komite Pemantau Kebijakan Anggaran dan Daerah (KPKAD) Lampung mendesak Kejaksaan dan Kepolisian mengusut tuntas dugaan korupsi pembelian lima unit meja biliar milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bandarlampung. Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ginda Ansori, SH. MH menduga, telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan meja biliar senilai Rp150 juta tersebut. “Nilainya proyeknya memang relatif kecil, tapi jika terbukti ada penyimpangan maka harus dituntaskan,” kata Ansori, Senin (15/6). Menurutnya, sekecil apapun anggaran APBD yang digunakan harus dipertanggungjawabkan. Terlebih, jika anggaran itu dipakai untuk program kerja. “Nah, pertanggungjawabannya bisa melalui evaluasi program kerja. Sudah sejauh mana program itu berjalan? Harus dilihat tolok ukurnya,” katanya. KPKAD mengendus sejumlah kejanggalan dalam pengadaan lima unit meja biliar tahun anggaran 2011 itu. Pertama, hingga kini Dispora tidak terbuka terkait siapa rekanan pembeli meja biliar tersebut. Kedua, meja biliar itu terkesan sengaja tidak dipakai dan disimpan di tempat yang susah dijangkau agar lepas dari pantauan publik. Selanjutnya, jika memang Kadispora Suwandi mengetahui bahwa meja biliar tersebut kualitas nomor 2 (KW 2), mengapa tidak dipertanyakan kepada pihak rekanan saat serah terima barang? “Sejumlah poin itu menjadi catatan bagi kami. Persoalan ini harus dituntaskan,” tegasnya. Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Syarif Hidayat juga mempertanyakan sikap Kepala Dispora yang terkesan diam, padahal sudah tau jika kondisi meja biliar merupakan KW 2. “Kalau tidak sesuai dengan spesifikasi awal, kenapa Dispora waktu itu mau terima? Artinya pengadaan ini bermasalah dong,” kata Syarif, melalui sambungan teleponnya Senin (15/6). Syarif mengatakan, Komisi IV akan segera memanggil Dispora dan Persatuan Olahraga Biliar Se Indonesia (POBSI) Bandarlampung untuk menindaklanjuti masalah tersebut. “Kemungkinan minggu ini, kalau tidak ya minggu depan. Kita akan hearing. Masalah ini harus ditindaklanjuti,” katanya. Syarif mengaku prihatin atas kondisi lima unit meja biliar yang saat ini terbengkalai. “Saya pikir pengadaan ini mubazir karena outputnya tidak jelas. Untuk apa diadakan dulu, malah percuma,” katanya. Menurut Syarif Dispora selaku SKPD harusnya mampu memaksimalkan asetnya. Bukan menyerahkan pemanfaatannya kepada POBSI. Bagaimana pun juga itu kan jatuhnya aset daerah. Pemeliharaan dan pemanfaatannya harus menjadi tanggung jawab SKPD. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dispora Bandarlampung, Suwandi mengungkapkan, pengadaan meja biliar itu diduga tidak sesuai spesifikasi (spek). Ia menceritakan, awalnya pengadaan meja biliar itu diusulkan oleh Anggota DPRD Bandarlampung periode 2009-2014. Selanjutnya, setelah pengadaan lima meja biliar selesai, Dispora memanggil salah satu staf rumah biliar Lecazza, untuk menanyakan kualitas meja tersebut. Saat itu, kata Suwandi, staf Lecazza menyatakan bahwa meja itu kualitas nomor dua (KW II) bukan asli. “Ini meja KW 2. Umumnya untuk latihan itu biasanya yang dipakai KW I, mereknya Murai. Tapi meja ini masih bisa juga sih dipakai latihan pak. Untuk bantingan bola dan sudutnya masih pas koq,” jelas Suwandi, menirukan ucapan staf Lecazza. Belakangan, berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh harianlampung.com menyebutkan, lima unit meja biliar itu memang sengaja disembunyikan dari pantauan publik. “Karena tidak sesuai spek, meja biliar itu sengaja disembunyikan biar tidak ada yang memantau. Pengadaannya sempat bermasalah. Coba tanyakan saja ke Dispora kalau mas tidak percaya,” ujar sumber tersebut. (iqb/andi/mfn)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement