Responsive Advertisement
Pemkot Janji Tinjau Ulang Izin Reklamasi Pesisir Pantai Teluk Lampung Laporan Wartawan Tribun Lampung Romi Rinando TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Asisten I Bidang Pemerintahaan Kota (Pemkot) Bandar Lampung Dedy Amrullah mengaku akan meninjau ulang kesepakatan antara pemerintah dengan PT Sekar Kanaka Langgeng selaku perusahaan yang menjalankan reklamasi seluas 20 hektar, dipesisir teluk Lampung. Menurut Dedy pihaknya akan lebih Dulu meninjau lokasi reklamasi membuktikan kebenaran, Seusai itu baru pemerintah akan mengevaluasi, apakah wajib MoU ditinjau ulang atau dicabut. “Kita menunggu Dulu rekomendasi dari DPRD ini. di dasarnya pemerintah siap. di waktu dekat tim pemerintah akan meninjau Dulu lokasinya, setelah itu kita evaluasi. Seandainya menurut saya, MoU itu sudah berakhir, bila diperanjang wajib ditata kembali,” ujar Dedy seusai rapat gabungan bersama Komisi I DPRD Kota di ruang lobby DPRD, Senin (21/3/2016) Ketua Komisi I DPRD Kota Dedi Yuginta Menyebut MOU reklamasi pantai yang dilakukan PT SKL sudah berakhir sejak 8 tahun lalu. di ini Tanah reklamasi itu terbengkalai selama 13 tahun sejak 2003, tak ada manfaat untuk pemerintah dari segi PAD ataupun masyarakat setempat. “Ini yang kita sesalkan, seharusnya pemerintah proaktif, sudah 13 tahun MOU ini berjalan, tapi dibiarkan, anehnya di Tanah reklamasi itu malah sudah digunakan pihak ketiga untuk aktifitas usaha, Seandainya dibiarkan terus lagi-lagi yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi masyrakat,” tutur legislator PDIP ini. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Dedi Yuginta di ruang lobby DPRD Kota juga dihadiri anggota komisi I diantaranya Handrie Kurniawan, Edison, Kabag Pemerintahaan Kota Sahriwansyah, Camat Panjang Herni Musfi, Lurah Kuala, Kepala Bappeda Ibrahimdan warga yang didampingi LSM Petir. (rri)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement