Responsive Advertisement
Desakan mencabut Izin PT SKL di Bandar Lampung by Sinar Bangsa - 14 Maret 2016 Sinarbangsa.net – Adalah Ginda Anshori, punggawa Koalisi Penyelamat Pariwisata Tapis Berseri yang mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung mencabut izin reklamasi PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL). “Perwakilan Koalisi Penyelamat Pariwisata Tapis Berseri, PT.SKL diduga telah melanggar perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, terkait pengembangan dan penataan ulang kawasan tepi pantai,” papar Anshori. Masih menurutnya, dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2003 disebutkan,di kawasan Pantai Waykuala hingga Waylunik Panjang PT.SKL berkewajiban melakukan reklamasi pematangan lahan seluas 20 hektare. Akan tetapi hingga 13 tahun berlalu (2003 sampai 2016) PT SKL belum juga mampu memenuhi kewajiban 20 hektare, baru terealisasi sekitar 8 hektare. “Point itu dasar kami mendesak agar Pemkot segera mencabut izin reklamasi PT SKL,” ujarnya dalam rilis terbuka. Belum lagi kewajiban PT.SKL yang harus memberi laporan pelaksanaan penimbunan (reklamasi) kepada pemkot setiap hasil lahan seluas lima hektare dalam kurun waktu satu tahun kerja, sebagai bahan evaluasi. “Berhentinya proses reklamasi yang dilakukan oleh PT.SKL ini bertentangan dengan MoU nomor: 074/194/23/2003-02/skl-y/ii/2003 dan Surat Keputusan Wali Kota Bandarlampung nomor: 31/23/hk/2003,” imbuhnya. Masih menurut Anshori, Pemkot Bandarlampung telah memberi waktu lima tahun (2003-2008) kepada PT.SKL guna menuntaskan reklamasi pantai, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Temuan lain Koalisi Penyelamat Pariwisata Tapis Berseri, PT. SKL juga diduga tidak mereklamasi pantai karena hanya menimbun tanah yang ada di sekitar bibir pantai. MoU tahun 2003 tidak disebutkan titik koordinat (patok) Lokasi di mana dimulai (awal) dan berakhirnya (ujung) izin operasional penimbunan (reklamasi) pantai tersebut. Inilah point penting Koalisi Penyelamat Pariwisata Tapis Berseri yang terdiri dari Pasukan Elit Inti Rakyat Lampung (Petir), Lembaga Analisa Nasional Demokrasi Anti Korupsi (Landak), Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), mendesak pemkot segera mencabut izin perusahaan itu. (Jam/SB-03)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement