Responsive Advertisement
Cabut Izin Reklamasi Pantai PT. SKL BANDAR LAMPUNG : (ML)--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung didesak mencabut izin reklamasi pantai PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL). Perusahaan tersebut diduga menyimpang dari kesepakatan kerja sama dan bertentangan dengan SK Wali Kota No.: 31/23/hk/2003 tertanggal 24 Februari 2003. Ketua Umum Pasukan Elite Inti Rakyat Lampung (Petir) Lampung, Endang Asnawi, mengatakan tujuan kerja sama Pemkot-PT SKL tersebut untuk melaksanakan pembangunan kawasan pantai Kota Bandar Lampung melalui kegiatan investasi dan pengelolaan kawasan pantai. Pemkot memberikan hak kepada PT SKL untuk melaksanakan penimbunan (reklamasi) pantai dengan luas lahan sekitar 20 hektare di kawasan pantai seputaran Way Kuala sampai Way Lunik Kanan, Kecamatan Panjang, dengan masa pengelolaan selama 50 tahun. Proyek tersebut, kata Endang, dilakukan selama lima tahun dengan ketentuan setiap hasil lahan seluas 5 hektare dalam kurun waktu satu tahun dijadikan bahan evaluasi bagi Pemkot dalam memberikan izin operasional berikutnya. "Tapi sampai saat ini nyatanya tidak ada realisasi. Dalam MoU, 20 hektare lahan reklamasi tidak terpenuhi. Kami mendesak wali kota mencabut izin reklamasi perusahaan itu," kata Endang, saat konferensi pers di Hotel Grand Praba, Senin (7/3/2016). Hal senada diungkapkan Direktur eksekutif KPKAD, Ansori. Ia meminta pencabutan izin reklamasi PT SKL karena diduga DEd dan Amdal PT SKL tidak ada. "Padahal ini peasyaratan utamanya. Bahkan, GSB dan ruang publik pun tidak ada," ujarnya. Ansori menambahkan, beberapa hal yang menjadi dasar atau alasan KOALISI PENYELAMAT PARIWISATA TAPIS BERSERI yang terdiri dari PASUKAN ELIT INTI RAKYAT LAMPUNG (PETIR) – LEMBAGA ANALISA NASIONAL DEMOKRASI ANTI KORUPSI (LANDAK) – KOMITE PEMANTAU KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DAERAH (KPKAD) menyampaikan Desakan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung mencabut izin reklamasi PT. Sekar Kanaka Langgeng karena diduga menyimpang dari Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 074/194/23/2003-02/skl-y/ii/2003 Tanggal 22 Februari 2003 dan bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor: 31/23/hk/2003 Tanggal 24 Februari 2003. “ Bahwa diduga Sdr. Yongky Direktur Utama PT. Sekar Kanaka Langgeng atau pun ahli warisnya tidak menepati Nota Kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kesepakatan Nomor: 074/194/23/2003-02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PT. SKL serta bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003,” kata Ginda. (red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement